Bawaslu Malut Libatkan BKPRMI Awasi Pilkada

Ternate - Berita Maluku. Bawaslu Maluku Utara (Malut) akan melibatkan Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) setempat dalam pengawasan pelaksanaan pemilian kepala negara serentak pada 9 Desember di daerah ini.

"BKPRMI Malut memiliki anggota yang cukup banyak sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan pilkada serentak kalau mereka ikut mengawasi pelaksanaan pilkada serentak," kata Anggota Bawaslu Malut Azis Marsaoly di Ternate, Selasa (23/6/2015).

Bawaslu Malut sudah melakukan pembicaraan awal dengan pengurus BKPRMI Malut mengenai keterlibatan pemuda dan remaja masjid anggota BKPRMI dalam pengawasan pilkada serentak nanti tinggal menunggu formalnya melalui penandatanganan kerja sama kedua belah pihak.

Azis Marsaoly mengatakan para pemuda dan remaja masjid anggota BKPRMI yang akan dilibatkan dalam pengawasan pilkada serentak tersebut statusnya sebagai relawan, sehingga Bawaslu tidak akan mengeluarkan dana khusus seperti honor atau biaya transpor, karena dana Bawaslu sangat terbatas.

Mereka diharapkan dapat mengiformasikan kepada Bawaslu dan Panwaslu atau Panwascam dan pengawas lapangan jika melihat atau mengetahui terjadinya pelanggaran pilkada, selain itu juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran pilkada.

Bawalu Malut, kata Azis Marsaoly, juga akan melibatkan para imam masjid, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam pengawasan pilkada serentak di delapan kabuapten/kota di Malut mendatang, karena anggota Bawaslu Malut sangat terbatas.

Di setiap kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak hanya memiliki tiga orang anggota Panwaslu, tiga orang Panwas Kecamatan dan satu orang pengawas lapangan di setiap kelurahan/desa, sehingga pasti akan kesulitan melakukan pengawasan secara maksimal, apalagi kondisi geografis daerah yang cukup luas dan terdiri atas pulau-pulau.

Ia menambahkan Malut selama ini dikategorikan sebagai daerah rawan kecurangan pilkada, oleh karena itu pelaksanaan pilkada serentak diharapkan bisa menjadi momentum untuk menghilangkan anggapan negatif itu dengan mengupayakan pelaksanaan pilkada tanpa kecurangan. (ant/bm 01)