Bawaslu Ingatkan Bupati Tidak Lakukan Politik Praktis
http://www.beritamalukuonline.com/2015/06/bawaslu-ingatkan-bupati-tidak-lakukan.html
"Kegiatan politik praktis yang kemungkinan dilakukan bupati dan wali kota itu, di antaranya memberikan bantuan dana dari APBD kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (bansos) untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat pada pilkada serentak nanti," kata Anggota Bawaslu Malut Azis Marsaoly di Ternate, Jumat (26/6/2015).
Kegiatan politik praktis lainnya yang juga kemungkinan dilakukan para bupati dan wali kota itu adalah memanfaatkan kewenangan atau kekuasaan untuk menekan para pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajarannya agar memilih bupati/wali kota bersangkutan di pilkada serentak nanti.
Menurut dia, Bawaslu Malut tidak akan mendiamkan kalau ada bupati/wali kota yang terbukti melakukan kegiatan politik praktis seperti itu, karena sesuai ketentuan kegiatan seperti itu tidak dibenarkan, bahkan bisa dikenai sanksi tegas.
Berbagai pihak terkait di Malut, termasuk masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif untuk membantu dalam pengawasan seluruh tahapan pilkada, termasuk kemungkinan adanya bupati dan wali kota yang melakukan kegiatan politik praktis.
Sementara itu, Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman mengatakan bantuan yang diberikan Pemkot Ternate kepada masyarakat, di antaranya untuk pembangunan masjid dan Taman Bacaan Alquran (TPQ) tidak adanya kaitannya dengan rencananya untuk kembali mencalonkan diri pada pilkada di Kota Ternate Desember mendatang.
Bantuan tersebut telah dialokasikan dalam APBD 2015 dan telah pula menjadi salah satu program prioritas pemkot, karena masjid dan TPQ merupakan sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memajukan pembangunan keagamaan di daerah ini.
"Pemberian bantuan untuk masjid dan TPQ tersebut dilakukan Pemkot Ternate setiap tahun, jadi sangat keliru kalau ada anggapan bahwa bantuan itu merupakan upaya saya untuk mencari dukungan dari masyarakat di pilkada mendatang," katanya menambahkan. (Ant/bm 01)
