Balai Jalan dan BWS Diminta Saling Koordinasi Bangun Jembatan di Maluku
http://www.beritamalukuonline.com/2015/05/balai-jalan-dan-bws-diminta-saling.html
Ambon - Berita Maluku. DPRD Provinsi Maluku minta pihak Balai Jalan Nasional bersama Balai Wilayah Sungai Maluku saling berkoordinasi dalam membangun infrastruktur dasar berupa jembatan.
"Kami minta Balai Jalan bersama BWS harus sinkron lewat satu pintu dalam membangun jembatan sehingga kualitasnya lebih baik dan bisa bertahan," kata anggota komisi C DPRD Maluku, Habiba Pellu di Ambon, Jumat (29/5/2015).
Dirinya sangat mengapresiasi pembangunan infrastruktur dasar terutama di Kabupaten Maluku Tengah yang dikerjakan Balai Jalan dan BWS maupun Dinas Pekerjaan Umum Maluku yang membangun talud penahan pantai.
Balai Jalan Nasional dan BWS memang lembaga vertikal, tetapi proses pembangunannya ada di wilayah Maluku jadi perlu didorong dan master plan kedua institusi ini harus sinkron.
Tetapi kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan hanya secara sporadis di sekitar jembatan yang dibangun, sementara luapan sungai di Pulau Seram sangat besar pada musim penghujan dan saat cuaca ekstrem.
Menurut Habiba Pellu, sinkronisasi program yang dimaksud berupa koordinasi balai jembatan dan BWS dalam melakukan kegiatan normalisasi sungai haruslah menyeluruh dari hulu sampai hilir agar jembatan yang dibangun tidak cepat rusak dan akhirnya mubazir.
"Rata-rata kegiatan normalisasi yang dilakukan itu tidak dilakukan dari hulu sungai tetapi hanya secara sporadis, jadi perlu dilakukan mengikuti alur sungai," katanya usai melakukan kegiatan reses di Kabupaten Maluku Tengah.
Sebab kapasitas sungai-sungai besar di Maluku, terutama di Pulau Seram sangat membahayakan dan saat cuaca ekstrem tidak bisa diprediksikan.
Contohnya saat turun melihat jembatan Lata di Desa Tamilou, (Malteng), kalau bisa BWS menambah kegiatan normalisasi sungainya dari arah hulu, termasuk beberapa jembatan lain yang sementara dibangun di pesisir Seram selatan.
"Kami juga meragukan kedalaman kopor atau pondasi jembatan Lata karena tekstur tanahnya berpasir dan lembut, jadi kalau kedalamannya hanya dua meter maka kekuatan daya tahan pondasinya diragukan," ujar politisi PKB ini.
Habiba Pellu juga minta Dinas PU Provinsi Maluku dalam membangun talud penahan ombak juga perlu memperhatikan speknya.
Artinya bahwa timbunan yang dilakukan itu harus lebih tinggi supaya abrasai pantai saat cuaca ekstrem dengan gelombang 3-6 meter bisa bertahan.
"Jadi jangan hanya mengejar volume pekerjaan dari sisi anggaran saja, melainkan perlu juga memperhatikan sisi kualitas pekerjaan di lapangan," tandasnya. (Ant/bm 10)
"Kami minta Balai Jalan bersama BWS harus sinkron lewat satu pintu dalam membangun jembatan sehingga kualitasnya lebih baik dan bisa bertahan," kata anggota komisi C DPRD Maluku, Habiba Pellu di Ambon, Jumat (29/5/2015).
Dirinya sangat mengapresiasi pembangunan infrastruktur dasar terutama di Kabupaten Maluku Tengah yang dikerjakan Balai Jalan dan BWS maupun Dinas Pekerjaan Umum Maluku yang membangun talud penahan pantai.
Balai Jalan Nasional dan BWS memang lembaga vertikal, tetapi proses pembangunannya ada di wilayah Maluku jadi perlu didorong dan master plan kedua institusi ini harus sinkron.
Tetapi kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan hanya secara sporadis di sekitar jembatan yang dibangun, sementara luapan sungai di Pulau Seram sangat besar pada musim penghujan dan saat cuaca ekstrem.
Menurut Habiba Pellu, sinkronisasi program yang dimaksud berupa koordinasi balai jembatan dan BWS dalam melakukan kegiatan normalisasi sungai haruslah menyeluruh dari hulu sampai hilir agar jembatan yang dibangun tidak cepat rusak dan akhirnya mubazir.
"Rata-rata kegiatan normalisasi yang dilakukan itu tidak dilakukan dari hulu sungai tetapi hanya secara sporadis, jadi perlu dilakukan mengikuti alur sungai," katanya usai melakukan kegiatan reses di Kabupaten Maluku Tengah.
Sebab kapasitas sungai-sungai besar di Maluku, terutama di Pulau Seram sangat membahayakan dan saat cuaca ekstrem tidak bisa diprediksikan.
Contohnya saat turun melihat jembatan Lata di Desa Tamilou, (Malteng), kalau bisa BWS menambah kegiatan normalisasi sungainya dari arah hulu, termasuk beberapa jembatan lain yang sementara dibangun di pesisir Seram selatan.
"Kami juga meragukan kedalaman kopor atau pondasi jembatan Lata karena tekstur tanahnya berpasir dan lembut, jadi kalau kedalamannya hanya dua meter maka kekuatan daya tahan pondasinya diragukan," ujar politisi PKB ini.
Habiba Pellu juga minta Dinas PU Provinsi Maluku dalam membangun talud penahan ombak juga perlu memperhatikan speknya.
Artinya bahwa timbunan yang dilakukan itu harus lebih tinggi supaya abrasai pantai saat cuaca ekstrem dengan gelombang 3-6 meter bisa bertahan.
"Jadi jangan hanya mengejar volume pekerjaan dari sisi anggaran saja, melainkan perlu juga memperhatikan sisi kualitas pekerjaan di lapangan," tandasnya. (Ant/bm 10)
