Masalah 29 Tenaga K2 Pemkot Ambon Akan Ditindaklanjuti

Ambon - Berita Maluku. Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy menyatakan, temuan ombusman RI perwakilan Maluku terkait 29 orang tenaga honorer kategori dua (K2) Pemerintah Kota (Pemkot) yang bermasalah persyarakan adminsistrasi akan ditindaklanjuti.

"Temuan ombusman yang menyatakan 29 orang tenaga honorer K-2 yang lolos menjadi calon pegawai negeri sipil persyaratan administrasinya bermasalah, kami akan menindaklanjuti kebenaran," katanya di Ambon, Jumat (2/5/2014).

Ia mengatakan, dari 29 tenaga K2 yang bermasalah, yang sudah terbukti bermasalah sebanyak empat orang guru, sedangkan 25 lainnya masih ditelusuri kebenarannya.

"Pihak ombusman jika bisa menunjukan bukti investigasi kepada saya, maka saya akan mengambil langkah. Jika benar ada tenaga K2 yang memasukan syarat administrasi melalui jendela, tidak melalui pintu atau jalur yang benar, kami akan mengambil tindakan," katanya.

Temuan tersebut, kata Richard tidak menutup kemungkinan terjadi human error (kesalahan manusia).

"Saya optimistis tidak terjadi karena saya terlibat secara langsung dalam proses seleksi dan memperjuangkan K2. Karena itu saya mempertegas bahwa kemungkinan terjadi penyimpangan dan kolusi sangat kecil," ujarnya.

Ia mengakui, pihaknya bersama DPRD kota Ambon terlibat langsung memperjunagkan hingga ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan RB) dan BAKN.

"Bahkan kebijakan pemerintah pusat, bahwa k2 akan diakomodir bertahap itu juga merupakan bagian perjuangan kita dan DPRD," ujarnya.

Dia menjelaskan, Menpan juga telah mengakomodir tenaga K2 dalam rapat dengan seluruh kepala daerah.

"Hal tersebut merupakan wujud sikap pempus, antara lain saat ini sudah ada surat baru yakni akan direkrut lagi tenaga K2 pemkot melalui proses adminsitrasi," ujarnya.

Wali Kota Richard juga mengimbau, kepada seluruh tenaga k2 yang belum lolos secara satria dan berani untuk menerima hasil.

"Jika kita belum berhasil kali ini, jangan kita justifikasi, tetapi mari kita lihat kelemahan kita untuk diperbaiki bersama. Tetapi jika ada indikasi terjadi penyimpangan dan buktinya dapat dipertanggung jawabkan, saya rasa itu bisa kita persoalkan dari sisi keadilan," katanya. (ant/bm 10)