PT Pos Ambon Salurkan Bantuan PKH di Empat Kecamatan

Ambon - Berita Maluku. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial Maluku dan PT. Pos Indonesia Cabang Ambon menyerahkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin di kota ini.

Penyerahan bantuan tersebut merupakan salah satu komitmen Pemkot Ambon dalam mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

’’Komitmen ini selaras dengan komitmen bangsa-bangsa di dunia melalui pencapaian tujuan pembangunan milenium yang dikenal dengan Milennium Development Goals atau MDG’S tahun 2015. Program bantuan sosial ini telah berlangsung sejak 2007, yang sekarang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH),’’ kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, dalam sambutannya, Kamis (6/3/2014).

Louhenapessy mengatakan program ini didesain sebagai suatu program yang Pro-Poor serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi pembangunan di dunia.

’’Targetnya mampu melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan,” katanya.

Dikatakan Louhenapessy, PKH tidak sama dengan bantuan yang lain, seperti Bantuan Langsung Bunai (BLT) yang telah berlangsung selama ini.

’’PKH merupakan bantuan yang merupakan upaya membangun sistem perlindungan sosial. Bantuan ini dikhususkan pada pada masyarakat tidak mampu, sekaligus upaya pemotongan rantai kemiskinan,” terangnya.

Penyerahan bantuan sosial tersebut terfokus di empat Kecamatan, yakni Nusaniwe, Sirimau, Baguala dan Teluk Ambon.

’’Empat Kecamatan tersebut telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut. bantuan yang akan diserahkan dikhususkan pada 1.424 kepala keluarga (KK). Dari lima Kecamatan yang ada di bawah Pemerintahan Kota Ambon, hanya empat yang terdaftar, dan hampir tiap Kecamatan minimal 200 KK,”  jabarnya.

Menurut Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Kota Ambon, Daniel Uneputty, besar anggaran yang diperuntukkan untuk masyarakat itu sangat signifikan, yakni sebesar Rp 1.620.000.

’’Pembagian ini akan berlangsung sampai besok pagi (Jumat), mengingat pembagian bantuan tersebut di tiap-tiap komunitas. Ada dua klaisifikasi dalam pembagian bantuan ini, ada yang mendapatkan bantuan sebesar Rp 925.000 dan Rp 425.000 per KK,” jelasnya.
Uneputty menambahkan keterlambatan pembagian bantuan tersebut disebabkan pihaknya menunggu wali kota beberapa

waktu lalu masih di Belanda. ’’Memang ada sedikit masalah terkait jumlah KK yang mendat bantuan itu. Prinsipnya bukan terlambat membagikan, tapi kami menunggu Pak wali kota datang dari Belanda, dan data yang dipakai PT Pos Indonesia itu berdasarkan data dari Kementerian Sosial dan Kantor PT Pos Indonesia Pusat,”  paparnya. (ev/mg-bm 015)