KPU SBT Belum Ditetapkan, Panwaslu Sulit Koordinasi Surat Suara Rusak

Ambon - Berita Maluku. Panwaslu Seram Bagian Timur (SBT), Maluku kesulitan mengkoordinasikan temuan adanya surat suara pemilihan legislatif (Pileg) 9 April 2014 yang rusak karena pendistribusiannya ditangani PT Pos Logistik, Solo.

"Kami saat pengawasan penyotiran surat suara mencatat sejumlah di antaranya rusak dan tidak bisa mengkoordinasikan karena KPU SBT belum ditetapkan," kata Ketua Panwaslu setempat, Saleh Tianotak, dihubungi dari Ambon, Kamis (6/3/2014).

KPU Maluku yang ditugaskan KPU Pusat untuk menyelenggarakan proses Pileg 2014 di SBT. Padahal, masa tugas KPU Maluku berakhir seiring pelantikan Gubernur - Wagub Maluku dijadwalkan 10 Maret 2014.

Penugasan kepada KPU Maluku itu karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Ketua dan Komisioner maupun Ketua serta dua anggota Panwaslu SBT saat sidang di Jakarta pada 2 Agustus 2013.

Begitu pun menyelenggarakan Pilkada Maluku putaran pertama 11 Juni 2013, pemilihan suara ulang (PSU) 11 September 2013 maupun Pilkada Maluku putaran kedua 14 Desember 2013.

"Jadi diharapkan bila pelantikan Gubernur - Wagub Maluku direalisasikan, maka KPU Pusat menetapkan lima dari 10 kandidat anggota KPU Maluku sehingga bisa menangani tahapan Pileg selanjutnya, termasuk penetapan KPU di sembilan Kabupaten dan dua Kota," ujar Saleh.

Dia mengakui, berdasarkan pengawasan penyotiran surat suara Pileg di Bula, ibu kota Kabupaten SBT memang jumlahnya dijamin memenuhi ketentuan pencoblosan nantinya, termasuk kemungkinan terjadi pemilihan suara ulang (PSU).

"Hanya saja, dengan distribusi logistik Pileg ditangani pihak ketiga, maka kesulitan mengkoordinasikan kemungkinan kerusakan karena SBT memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang mengandalkan transportasi laut," tegas Saleh.

Daftar pemiih tetap (DPT) untuk pemilihan umum, baik anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Maluku serta Kabupaten SBT pada 2014 adalah sebanyak 88.304 pemilih tersebar di 303 TPS. (ant/bm 10)