DPRD Pertanyakan Belum Terealisasi PLTS di MBD

Ambon - Berita Maluku. DPRD Maluku Barat Daya mempertanyakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku belum merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Desa Lelang.

"Kami heran kok tahun anggaran 2013 hampir berakhir, namun realisasi 100 unit PLTS tersebut belum ada pengerjaan apa pun," kata Ketua DPRD MBD, Chau Petrus saat dihubungi dari Ambon, Rabu (30/10/2013).

Kadis ESDM MBD, Ronny Akerina telah diminta agar berkoordinasi dengan Dinas ESDM Maluku untuk mempertanyakan realisasinya.

Herannya Dinas ESDM Maluku beralasan proyeknya diadendum dua kali karena kesulitan untuk pengadaan baterai.

"Alasan yang tidak rasional karena baterai untuk PLTS itu tinggal pengadaan di pabriknya saja kok mengelabui bahwa susah didapat," ujar Chau.

Dia menyesalkan kinerja ESDM Maluku yang terkesan sengaja mengulur waktu untuk merealisasikan PLTS di desa Lelang.

"Rasanya Penjabat Gubernur Maluku, Saut Situmorang perlu menegur staf yang kurang profesional berkarya untuk rakyat karena PLTS itu strategis untuk daera berbatasan dengan Timor Leste," tegas Chau.

Dia mengakui, intensif mengawasi realisasi dari pembangunan PLTS yang stategis dengan karakteristik wilayah MBD berupa kepulauan.

Apalagi jangkauan pelayanan PT. PLN(Persero) Wilayah Maluku masih terbatas jaringannya di MBD sehingga aktivitas perkantoran di sana juga memanfaatkan genset.

"Jangan karena MBD itu berada di ujung Selatan wilayah Maluku dan berbatasan dengan Timor Leste sehingga Dinas ESDM kurang peduli dengan pembangunan di sini karena Kami tidak tinggal diam terhadap realisasi proyek - proyek dari Pemprov Maluku," kata Chau.

Sebelumnya PPK PLTS di MBD, Mochtar Bachri mengakui mengakui peralatannya baru tiba di Ambon, 23 Oktober 2013.

"Peralatannya diangkut dengan KM.Tanto dan dijadwalkan dipasok ke MBD awal November 2013 karena menunggu pelayaran KM.Cantika," katanya.

Dia menyatakan, keterlambatan tersebut telah diandendum dua kali karena keterbatasan baterei saat pengadaan.

"Proyek listrik itu 100 unit dan baterai susah didapat karena banyaknya permintaan dari daerah lainnya sehingga diadendum," ujar Mochtar. (ant/bm 10)