Dewan: Benahi Tata Kelola, Jangan Harap Layanan Kesehatan Maluku Membaik | Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Berita Maluku Online
Loading...

Dewan: Benahi Tata Kelola, Jangan Harap Layanan Kesehatan Maluku Membaik


AMBON - BERITA MALUKU.
Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury, menilai buruknya tata kelola sektor kesehatan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku. 


Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keterbatasan anggaran, tetapi juga lemahnya manajemen, penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai kompetensi, hingga penyelesaian hak-hak tenaga kesehatan.


Lucky mengatakan berbagai persoalan di sektor kesehatan sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, persoalan pembayaran hak tenaga kesehatan, termasuk insentif penanganan Covid-19, hingga kini masih menyisakan polemik. Belum lama ini, tenaga kesehatan di RSUD dr. M. Haulussy Ambon mempertanyakan keterlambatan pencairan dana insentif Covid-19 yang disebut telah masuk ke rekening rumah sakit sejak 2025 namun belum dibayarkan. 


"Persoalan kesehatan juga sama. Mulai dari persoalan Covid, manajemen, sampai penempatan orang yang tidak sesuai kompetensi. Ada banyak hal yang harus dibenahi," kata Lucky, Kamis (30/7/2026). 


Menurutnya, selama pola tata kelola yang keliru terus dipertahankan, masyarakat tidak bisa berharap pelayanan kesehatan di Maluku akan mengalami perbaikan.


"Kalau pola ini tidak dibenahi dengan baik, jangan berharap pelayanan kesehatan di Maluku akan lebih baik," tegas politisi PDI Perjuangan itu.


Ia juga menyoroti pemanfaatan anggaran kesehatan yang dinilai belum maksimal. Salah satunya menyangkut pengelolaan klaim BPJS Kesehatan yang harus dilakukan secara optimal agar tidak mengganggu operasional pelayanan maupun pemenuhan hak tenaga medis.


"Kita punya anggaran sudah terbatas. Pemanfaatan dana BPJS juga harus dikelola dengan baik. Dokter dan tenaga kesehatan harus bisa berkonsentrasi memberikan pelayanan. Tetapi kalau hak-hak mereka tidak diperhatikan dengan baik, bagaimana mereka bisa bekerja secara maksimal. Akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat," ujarnya.


Lucky menegaskan Komisi IV DPRD Maluku akan memanggil Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan manajemen RSUD dr. M. Haulussy untuk membahas berbagai persoalan tersebut. Langkah itu dilakukan agar akar masalah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.


Kesehatan 6679937072273009385
Beranda item

# Kota Ambon

Indeks

# ANEKA

Indeks