FGD APPSI Soroti Sentralisasi, Aspirasi Daerah Harus Sampai ke Presiden
AMBON - BERITA MALUKU. Forum Group Discussion (FGD) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (3/6/2026), menjadi ruang strategis bagi pemerintah provinsi se-Indonesia untuk menyuarakan berbagai persoalan daerah sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan nasional.
Kegiatan yang dibuka Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, bersama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa selaku Sekjen APPSI, menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Tim Pakar APPSI Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Ir. La Ega, M.Si., Sekretaris Daerah Maluku, serta Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D.
Salah satu peserta FGD, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Asraf, menilai forum yang digagas APPSI tersebut sangat penting karena mengangkat berbagai persoalan mendasar yang tengah dihadapi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Menurutnya, berbagai pemaparan yang disampaikan para narasumber memperlihatkan bahwa tantangan terbesar saat ini berada pada kebijakan pemerintah pusat yang dinilai semakin mempersempit ruang gerak pemerintah provinsi dalam menjalankan program pembangunan.
"FGD ini sangat bagus. Terbukti dari apa yang disampaikan para narasumber. Banyak persoalan yang saat ini dihadapi daerah dan kuncinya sekarang berada di pemerintah pusat," kata Asraf.
Ia menyoroti semakin dominannya peran kementerian melalui berbagai balai yang dibentuk di daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pemerintah provinsi dan organisasi perangkat daerah (OPD) semakin terbatas dalam melaksanakan program pembangunan.
"Sekarang sudah ada banyak balai kementerian di provinsi. Mereka langsung melaksanakan kegiatan di daerah, sementara pemerintah provinsi dan OPD hampir tidak dilibatkan lagi dalam pelaksanaan. Perannya hanya sebatas koordinasi," ujarnya.
Asraf menilai fenomena tersebut menunjukkan gejala menguatnya kembali sentralisasi kewenangan yang sebelumnya telah diberikan kepada daerah melalui semangat otonomi daerah
Selain itu, ia juga mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya kemampuan daerah dalam menjalankan program-program prioritas. Menurutnya, pemangkasan anggaran yang mencapai hampir 30 persen membuat banyak visi dan misi kepala daerah tidak dapat dijalankan secara optimal.
"Program yang dilaksanakan sekarang hanya yang benar-benar prioritas karena dana dari pusat yang masuk ke dinas-dinas semakin terbatas," katanya.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mengharuskan belanja pegawai daerah pada tahun 2027 tidak melebihi 30 persen dari total anggaran daerah. Menurut Asraf, kebijakan tersebut sulit direalisasikan apabila pemerintah daerah tetap diwajibkan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu, sementara pembiayaan gajinya dibebankan kepada daerah.
"Kalau pemerintah pusat memerintahkan daerah mengangkat PPPK, seharusnya pusat juga ikut menanggung pembiayaan gajinya. Kalau tidak, sangat sulit bagi daerah untuk memenuhi batas maksimal belanja pegawai 30 persen," tegasnya.
Karena itu, Asraf berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam FGD APPSI, baik yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, maupun tata kelola pemerintahan daerah, dapat disampaikan langsung kepada Presiden oleh pengurus APPSI.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar berbagai aspirasi daerah tidak berhenti sebagai diskusi semata, tetapi benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional.
"Apapun hasil yang lahir dari FGD APPSI ini harus disampaikan langsung kepada Presiden. Kalau tidak disampaikan, percuma saja. Apa yang dibicarakan di Ambon hanya akan menjadi 'angin lalu'," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam sambutan selamat datang menegaskan bahwa Maluku merasa terhormat dipercaya menjadi tuan rumah FGD APPSI Tahun 2026. Ia mengatakan forum tersebut bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan ruang bersama untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
"Forum ini harus menjadi ruang untuk saling bertukar gagasan, pengalaman, dan solusi guna memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan nasional," kata Lewerissa.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyampaikan bahwa APPSI memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai isu strategis pembangunan perlu dibahas secara bersama agar menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Melalui tema "Memperkuat Ekosistem Orange Economy: Integrasi Sektor Pertanian, Maritim, dan Ekonomi Kreatif sebagai Pilar Pertumbuhan Regional", APPSI mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat posisi daerah sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi jembatan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
Karena itu, Asraf berharap berbagai rekomendasi yang lahir dari Ambon tidak berhenti sebagai dokumen hasil diskusi, tetapi benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
"Kalau tidak disampaikan, percuma saja. Apa yang dibicarakan di Ambon hanya akan menjadi angin lalu," pungkasnya.
