RDP Sengketa Lahan Kahena Diundur, DPRD Maluku Minta Pemprov Hadir Lengkap
.jpeg)
AMBON - BERITA MALUKU. Upaya Komisi I DPRD Provinsi Maluku untuk mendorong penyelesaian sengketa lahan Kahena di kawasan IAIN, Desa Batu Merah, belum membuahkan hasil. Rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan mempertemukan pemerintah daerah dan masyarakat pemilik lahan terpaksa ditunda karena ketidakhadiran Sekretaris Daerah Provinsi Maluku bersama perangkat terkait.
Rapat tersebut sedianya menjadi forum klarifikasi dan pencarian solusi atas persoalan lahan yang telah lama menjadi perhatian publik. Namun, absennya pejabat kunci membuat agenda pembahasan tidak dapat dilanjutkan secara substantif.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang Sekda, unsur Biro Hukum dan Aset, serta masyarakat pemilik lahan agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pandangan secara langsung.
“Tujuan kami sederhana, menghadirkan semua pihak dalam satu meja supaya persoalan lahan Kahena bisa dibicarakan secara terbuka dan jelas,” ujar Solichin di Gedung DPRD Maluku, Rabu (14/1/2026).
Namun hingga rapat dimulai, Sekda dan unsur utama yang berwenang dalam pengambilan kebijakan tidak tampak hadir. Pemerintah provinsi hanya diwakili oleh Asisten I Setda Maluku serta perwakilan dari Biro Hukum.
Menurut Solichin, ketidakhadiran pejabat kunci membuat pembahasan berpotensi tidak efektif dan berisiko menghasilkan kesimpulan yang tidak utuh. Atas pertimbangan itu, Komisi I memilih untuk menunda rapat dan menjadwalkan ulang pembahasan.
“Kami tidak ingin pembahasan berjalan setengah-setengah. Kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan sangat penting agar keputusan yang diambil nanti benar-benar memiliki dasar,” tegasnya.
Ia menambahkan, penundaan RDP telah diinformasikan kepada seluruh pihak terkait. Komisi I DPRD Maluku berharap pada agenda lanjutan nanti, pemerintah daerah dapat hadir secara lengkap sehingga sengketa lahan Kahena dapat dibahas secara menyeluruh dan segera menemukan titik penyelesaian.
