Hayoto: Hentikan Polemik Klaim, Kawal Pemanfaatan Bantuan Pertanian
MASOHI - BERITA MALUKU. Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Syahbudin Hayoto, mengajak seluruh pihak untuk menghentikan polemik soal klaim keberhasilan atas bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia bagi Provinsi Maluku.
Menurutnya, perdebatan mengenai siapa yang paling berjasa justru berpotensi mengaburkan substansi utama, yakni memastikan bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh petani.
Ketua Komisi III DPRD Maluku Tengah itu menegaskan, bantuan sektor pertanian yang kini mengalir ke Maluku merupakan hasil kerja kolaboratif lintas level pemerintahan. Program tersebut, kata dia, tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan melalui proses sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang membutuhkan kehendak politik serta pengawalan birokrasi yang konsisten.
“Yang terpenting bukan siapa yang menandatangani atau mengklaim, tetapi bagaimana bantuan ini sampai ke petani dan memberi dampak nyata bagi peningkatan produksi,” ujar Hayoto, selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, meskipun bantuan tersebut merupakan program resmi Kementerian Pertanian, realisasi di daerah tetap memerlukan peran aktif pemerintah provinsi, terutama dalam validasi data dan penyelarasan usulan teknis.
Dalam konteks itu, hayoto mengapresiasi langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang dinilainya responsif dalam mengawal kepentingan daerah agar selaras dengan agenda swasembada pangan nasional.
“Saya melihat ada kesesuaian antara usulan dari Maluku dengan prioritas nasional yang sedang didorong Menteri Pertanian. Di situlah peran provinsi menjadi strategis,” katanya.
Anggota Fraksi Gerindra ini menilai, tanpa pengawalan di tingkat provinsi, banyak usulan daerah berpotensi tersendat di meja birokrasi pusat. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya koordinasi tingkat tinggi antara pemerintah daerah dan kementerian agar program strategis nasional dapat dirasakan langsung di lapangan.
Lebih jauh, Hayoto mengimbau seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, untuk bersama-sama mengawal proses distribusi bantuan, mulai dari alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit, pupuk, hingga program perluasan lahan. Menurutnya, pengawasan menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan tidak terhambat oleh persoalan teknis.
“Momentum baik dari pusat ini jangan sampai terhambat di level distribusi. Kita harus pastikan petani menerima bantuan tepat waktu dan sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk melihat pembangunan sektor pertanian sebagai kerja kolektif, bukan ajang saling klaim. Bantuan Kementerian Pertanian, kata dia, merupakan peluang besar untuk memperkuat produktivitas petani sekaligus ketahanan pangan di Maluku.
“Mari kita hentikan perdebatan klaim dan mulai fokus mengawal pemanfaatan bantuan ini bagi kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan Maluku,” pungkasnya.
