Bank Daerah Ditinggalkan, Bupati Bursel Pilih Swasta Kelola Gaji AS
AMBON - BERITA MALUKU. Keputusan mengejutkan datang dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Baru lima bulan menjabat, Bupati La Hamidi diduga mengeluarkan kebijakan kontroversial yang mengalihkan pembayaran gaji seluruh pegawai dari Bank Maluku-Maluku Utara ke Bank Modern, sebuah bank swasta.
Informasi yang diperoleh, Rabu (30/7), menyebutkan bahwa kebijakan tersebut mulai diterapkan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimulai dari Dinas Pendidikan yang memiliki jumlah pegawai terbanyak. Sebanyak 891 pegawai di dinas ini telah lebih dulu "hijrah" ke Bank Modern, dengan total gaji mencapai Rp 3,2 miliar lebih.
Langkah serupa juga akan diikuti Dinas Kesehatan dan RSUD yang memiliki 460 pegawai, serta Dinas Pertanian. Akumulasi total gaji yang dialihkan mencapai Rp 5,2 miliar dari total Rp 11,8 miliar dana gaji pegawai yang sebelumnya dikelola Bank Maluku-Malut.
Kebijakan ini dinilai merugikan bank milik daerah, dan menurut sumber internal Bank Maluku-Malut cabang Namrole, perpindahan tersebut juga berisiko menyebabkan lonjakan kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). Hal ini lantaran sistem pemotongan otomatis gaji untuk pembayaran kredit tidak lagi berjalan jika dana telah berpindah ke bank lain.
“Kalau gaji pindah, maka otomatis tagihan kredit ASN di Bank Maluku jadi macet karena sistem tak bisa potong langsung,” ujar salah satu pegawai bank yang enggan disebutkan namanya.
Ironisnya, kebijakan ini bertentangan dengan semangat memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Padahal, kepala daerah seharusnya mendukung eksistensi dan peran strategis bank daerah, bukan justru melemahkannya.
Upaya konfirmasi kepada Bupati La Hamidi, Sekda Hadi Longa, maupun Wakil Bupati Gerson Selsily tidak membuahkan hasil. Bupati dan Sekda tidak merespons panggilan maupun pesan, sementara Wakil Bupati memilih irit bicara.
“Saya belum tahu, itu urusan Sekda dan lainnya. Nanti saya cek dulu,” singkat Gerson sebelum meninggalkan Kantor Gubernur Maluku.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Bursel mengenai dasar kebijakan ini maupun dampaknya terhadap hubungan keuangan dengan Bank Maluku-Malut.
