Pengawasan Di Aru, Tethol: Nelayan Inginkan Adanya Pelabuhan Alternatif | Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Berita Maluku Online
Loading...

Pengawasan Di Aru, Tethol: Nelayan Inginkan Adanya Pelabuhan Alternatif


AMBON - BERITA MALUKU.
Dari hasil pengawasan di Kabupaten Kepulauan Aru, Komisi II DPRD Maluku menemukan beberapa persoalan yang patut menjadi perhatian bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Mengingat program dan kegiatan yang dilakukan belum tercapai dengan baik, salah satunya di sektor perikanan dan kelautan, terkhususnya bagi nelayan. 


Kepada wartawan di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (20/06/2022), Ketua Komisi II Saoda Tethol, mengungkapkan nelayan di bumi jargaria mengiginkan adanya pelabuhan alternatif.

"Bagi nelayan-nelayan kecil, yaitu soal pelabuhan, walaupun bukan menjadi tanggungjawab komisi II, tetapi itu menjadi sorotan untuk pelabuhan alternarif bagi nelayan tradisional," ujarnya.

Persoalan lainnya, kata Tethol berkaitan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dimana nelayan sulit mendapatkan, karena harus melalui mekanisme yang panjnag, mulai dari perizinan di Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian ke Dinas Peridustrian dan Perdagangan, barulah ke Pertamina.

"Ini mekanisme yang panjang, yang sangat menyulitkan masyarakat, untuk itu perlu ada pihak ketiga yang mendirikan SPBN bagi nelayan pesisir," ucapnya.

Tak hanya nelayan, Tethol mengakui pengusaha di sektor perikanan juga meminta adanya revisi peraturan daerah (Perda) terkait tambak labuh. 

"Walaupun ada permintaan dari pengusaha karena harganya mahal, namun kami menganggap perda itu rasional, karena bagi kami itu terlalu murah bagi pengusaha. Mengingat dari sektor perikanan kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya dari retribusi dari tambak labu itu yang kita dapatkan, dari ekpor ikan kita tidak dapat, karena belum ada regulasi atau payung hukum yang mengatur lebel ikan," tuturnya.

Sedangkan dari sektor pertanian, Menurut Saoda petani mengeluhkan terbatasnya subsidi pupuk.

"Mereka menghendaki kalaupun harganya naik, yang penting tersedia. Jadi alokasi yang diberikan pempys untuk pupuk subsidi terbatas sekali, contoh petani mau kebutuhan 1000 kg per sekali panen, tetapi yang diberikan 500 kg. jadi pupuk menjadi penopang untuk menghasilkan hasil yang baik dan banyak sesuai target," pungkasnya.
Dewan 3729215259212700336
Beranda item

# Kota Ambon

Indeks

# ANEKA

Indeks