Saoda Tegaskan Anggaran Rehab Rumdis Masih Wajar
AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Maluku menganggap penggunaan anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas (Rumdis) Gubernur, di kawasan Mangga dua, Ambon, masih dikategorikan wajar.
Hal ini dikarenakan anggaran yang mencapai kurang lebih Rp14 miliar untuk rehab seluruh ruangan Rumdis serta semua feneture yang kosong pasca masa pemerintahan 5 lima tahun sebelumnya.
Demikian tanggapan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethol kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (25/06/2025). Sebagai respon ada polemik yang saat ini marak di publik Maluku.
Dikatakan, pekerjaan rehab Rumdis yang dilakukan Pemerintah Daerah Maluku merupakan aset negara/daerah, bukan milik pribadi. Apalagi lima tahun sebelumnya tidak ditempati, sehingga kondisi Rumdis terlihat memprihatinkan.
"Mungkin dianggap tidak wajar dari anggaran, bukan fantasis tetapi sampai mendekati Rp14 miliar. Jadi kalau memang hari ini kondisi Rumdis terlihat kosong melompong, memprihatinkan, memang anggaran yang dingunakan itu wajar,"ucapnya.
Saoda menjelaskan, anggaran untuk rehab Rumdis, sesuai rencana awal hanya mencapai Rp8 miliar. Sayangnya anggaran tersebut masih kurang karena berbagai faktor. Sehingga dari hasil pembahasan lanjutan, alokasi anggaran bertambah. Hal ini dikarenakan saat melakukan rehab, dinas terkait tidak melakukan survei. Padahal hal itu sangat dibutuhkan.
"karena di kediaman Gubernur sudah tidak ada lagi Seluruh peralatan yang selama ini menjadi aset Pemda sudah tidak ada. Apakah Gubernur harus tidur dilantai. Apakah Presiden kalau datang tidur di tikar, kan tidak mungkin. Sehingga ruang-ruangan yang disiapkan hari ini, kamar Presiden, Wapres, para menteri itu,"ucapnya
"Makanya pada saat kedatangan Menteri Bapenas datang dan meminta Gubernur untuk tinggal di Rumdis, ternyata pak Gub menyampaikan minta maaf Rumdis belum selesai, karena tidak dingunakan atau ditinggalkan kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau ini menjadi polemik, ini sungguh aneh, miris,"Sambung Saoda.
Ia berharap, polemik yang terjadi diperpanjang, mengingat apa yang telah dibuat untuk memelihara aset daerah yang selama ini terbengkalai dari pemerintahan sebelumnya.
"Jadi kalau di politisir Gubernur habiskan anggaran, tidak. Masih wajar. Bahkan anggaran yang ada saja masih kurang, karena barang-barang yang digunakan nantinya tidak terlalu mewah dan mahal, yang penting bisa ditempati,"ungkap Saoda.
