DKP Maluku Koordinasi Pengawasan Terhadap Nelayan Andon
AMBON - BERITA MALUKU. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku lakukan koordinasi dengan cabang dinas di Dobo, UPT pusat melalui Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dan Pol Air untuk melakukan pengawasan di perairan WPP 718 Laut Arafura, menindaklanjuti keberadaan nelayan Andon yang dikeluhkan masyarakat, serta desakan dari Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala.
"Kita selalu berkoordinasi baik Cabang Dinas di Dobo, PSDKP maupun Pol air untuk melakukan pengawasan, kalau ditemukan langsung ditertibkan diproses, ditahan kalau tidak punya izin," pinta Kepala DKP Maluku, Abdul Haris dikonfirmasi, Minggu (13/06/2021).
Ia mengakui, pengawasan terhadap keluhan masyarakat bukan hanya dilakukan saat ini, tetapi sudah dilakukan sejak dua tahun lalu, hanya saja dari hasil pengawasan tidak ditemukan, karena nelayan Andon melarikan diri.
Maraknya nelayan andon, menurut Abdul dikarenakan masih ada sebagian oknum di desa yang masih memanfaatkan hadirnya nelayan Andon dengan menerima uang sirih pinang. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak setuju, karena hadirnya nelayan Andon cenderung merusak biota laut.
"Kebaradaan nelayan Andon menjadi polemik, ada sebagian masyarakat dan oknum desa disana yang membolehkan, karena mereka mendapat keuntungan, ada uang sirih pinang yang diberikan oleh nelayan Andon, ada juga sebagian masyarakat yang tidak setuju. Hal ini sudah berulang kali saya jelaskan di DPRD, baik komisi II maupun Paripurna," pungkasnya.
Prinsipnya, kata Abdul pihaknya akan terus melakukan pengawasan, sehingga tidak ada lagi nelayan Andon yang melakukan aktifitas di perairan Maluku.
