Pemprov Maluku Usulkan Banda Masuk PSN

AMBON – BERITA MALUKU. Terkendala soal lahan untuk memperjuangkan pulau Banda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pemerintah Provinsi Maluku kembali mengusulkan pulau yang pernah ditukar dengan Manhattan New York, untuk masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) bidang parawisata.

“Untuk KEK maupun otorita, terkendala karena lahan. KEK susah karena lahan, otorita juga (sulit) karena lahan. Seperti yang kita tahu, kalau masalah lahan di Banda itu jadi kendala besar karena pulau-pulau kecil. Jadi yang di dorong pemerintah pusat sekarang itu proyek strategis nasional seperti di Kupang, Borobudur dan Danau Toba, ini kan ada 10 proyek strategis nasional di Indonesia, dan kita usahakan terealisasi di tahun 2021," ujar Plt Kepala Dinas Parawisata Provinsi Maluku, Max Pattinama, kepada awak media di Ambon, Kamis (16/07). 

Terkait hal ini, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kemenko Maritim dan Investasi, untuk perjuangan hal ini.

Lebih lanjut dikatakan, Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi yakni kriteria dasar, kriteria teknis dan kriteria operasionalnya.

"Kriteria dasarnya itu seperti kebutuhan infrastruktur seperti Bandara, minimal didarati wings, berarti kita sudah bisa prediksi kenaikan jumlah wisatawan. Kalau dalam satu tahun misalnya 21 ribu wisatawan yang berkunjung, efek multiplayernya kepada masyarakat itu seperti apa," sambungnya.

Dan Banda ini juga dibeberkannya, diamatkan dalam Rencana Induk Pariwisata Nasional (Ripnas), sebagai pusat beberapa pariwisata di Maluku dan beberapa daerah disekitarnya seperti Saparua, Hila, Kepulauan Kei dan Saumlaki pusatnya di Banda.

"Jadi yang paling penting sekali (sebelum jadi PSN) itu Bandara dulu. Setelah itu baru dampak ekonomi dan kemudian layaknya atau tidak dibangun bandara. Karena bandara itu (biaya pembangunan) sekitar Rp700 miliar kajiannya. Investasi itu bisa menggerakkan ekonomi sampai bagaimana," terangnya.

Ditanyai apakah tidak bertubrukan dengan renca menjadikan Banda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, kata Kasrul berdasarkan kajian lebih cenderung ke PSN.

"Ada KEK, Otorita dan PSN, dengan melihat KEK punya kriteria dan otorita, kita lebih cendrung ke PSN," tandasnya.

Nantinya, pada 4 Agustus akan dibahas lagi bersama Pempus.

"Nantinya tanggal 4 Agustus akan dibahas lagi, karena dikasih waktu 14 hari," ujarnya.

Terkait konsep dari Banda sebagai PSN, kata Kasrul sudah ada dan tinggal disatukan saja karena masih terpilah-pilah.

"Sudah ada, cuma semacam puzzel-puzzel makanya kita jahit jadi satu. Intinya semua ada di Banda, cuma bagaimana infrastruktur transportasi dari Ambon maupun dari Kei," ucapnya.

Targetnya lanjut Kasrul, 2021 sudah bisa terealisasi.

"Karena di RPJMN 2109-2024 itu berbunyi Maluku dikembangkan dengan industri perikanan dan kelautan dan pariwisata dan hilirisasi sumber daya alam. Jadi pariwisata sudah menjadi salah satu prioritas pembangunan Maluku," ujarnya.

Maka dari itu, Pemprov Maluku berharap Pemerintah Pusat akan mendukung hal ini.

"Dengan pilihan kita yang sedikit dan keunggulan kita di Banda, kita inginkan keberpihakan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung Banda sebagai Destinasi Pariwisata Nasional," tandasnya.