Dikbud Maluku Respon Permintaan Pembangunan SMP dan SMA di Kecamatan Inamosol

AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merespon terkait permintaan untuk dilakukan pembangunan SMP dan SMA di kecamatan Inamosol.

Hal ini menindaklanjuti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Save Kecamatan Inamosol Kabupaten SBB, beberapa waktu lalu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa waktu lalu.

Kepada awak media di kantor Gubernur, Senin (09/09), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, M Saleh Thio mengatakan, pihkanya tetap akan menindaklanjutinya, apa yang menjadi permintaan dari mereka.

Namun semuanya berpulang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat, untuk mengajukan pengusulan pembangunan SMP dan SMA di kecamatan Inamosol.

"Kita tetap menunggu usulan dari pemkab SBB," ujarnya.

Menurutnya, usulan dari pemkab SBB tetap akan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti.

"Silahkan, mau tahun sekarang atau tahun mendatang kita akan lihat, proses usulan itu mereka disana memgetahuinya," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kecamatan Inamosol, merupakan salah satu dari berbagai kecamatan di Maluku yang sampai saat ini masih dikatakan tertinggal. pasalnya di kecamatan yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), masih mengalami kekurangan berbagai kebutuhan, baik itu pendidikan, dalam hal ini tidak adanya Sekolah SMP dan SMA, transportasi, komunikasi, serta akses jalan.

Menyikapi berbagai persoalan tersebut, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Save Kecamatan Inamosol Kabupaten SBB melakukan aksi demonstrasi di Kota Ambon, Rabu (4/9), dengan tiga sasaran demo, Kantor Gubernur, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.

Dikarenakan, selama ini kecamatan Inamosol tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari Pemkab setempat.

Dalam orasi Demontrans, ada beberapa tuntutan yang disampaikanm, yaitu pertama, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Maluku segera membangun sekolah SMP dan SMA di Inamosol dan memberikan pelayanan pendidikan yang layak dengan menempatkan tenaga guru yang profesional. serta mencopot Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Seleh karena dinilai gagal menjalankan amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dikarenakan minimnya sarana pendidikan di kecamatan tersebut.

Kedua, meminta Dinas PU untuk segera melihat persoalan menyangkut kesejahteraan jalan dan pembatas jalan di Kecamatan Inamosol yang selama ini tidak diperhatikan.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Erphan Tella kepada awak media di kantor Gubernur Maluku disela-sela demo mengatakan, persoalan yang ada di Kecamatan Inamosol sudah disampaikan kepada Pemkab SBB, namun tidak direspon.

Atas tuntutan yang disampaikan itu, mereka meminta Gubernur harus segera melihat persoalan ini.

"Kami tegaskan bahwa gubernur segera melihat persoalan ini jangan pura-pura tidak tahu atas persoalan yang terjadi khususnya di kecamatan inamosol karena negara sudah terbentuk sejak 74 tahun lalu, lagi-lagi pelayanan publik sangat buruk di Inamosol," tandasnya.

Plt Kepala Bappeda Provinsi Maluku, djalaludin yang menemui pendemo saat Aliansi Save Kecamatan Inamosol melakukan aksi di kantor Gubernur Maluku, mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan dari masyarakat Kecamatan Inamosol sebagaimana tertuang dalam pernyataan sikap.

"Pernyataan (sikap) kita terima. Dan kami akan tindaklanjuti. Tadi sudah disampaikan juga kalau ada hal-hal lain yang kita lanjut dengan diskusi atau forum-forum lain untuk kita diskusikan,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Ismail Usemahu yang menerima pendemo saat melakukan aksi di kantor dinas PUPR Maluku mengatakan untuk pembangunan jalan sudah diusulkan anggaranya dan diusahakan di tahun 2020 proses pembangunan. jalan di sana," ujarnya.

Selain itu, untuk persoalan jalan-jalan yang rusak akibat bencana alam, juga sudah dilakukan koordinasi dengan BNPB.