Tak Patuh, Polisi Bubarkan Aksi Demo Ampera
http://www.beritamalukuonline.com/2019/03/tak-patuh-polisi-bubarkan-aksi-demo.html
Dua organisasi kepemudaan (OKP) ini dibubarkan lantaran tak mematuhi aturan kepolisian. Surat ijin demo kepada Polisi dimasukan pada Selasa malam (19/3), dan Rabu (20/3) sudah lakukan demo. Sementara dalam aturan kepolisian, satu kali dua puluh empat jam surat permintaan ijin sudah harus dimasukan.
"Surat ijin pemberitahuan baru kasih masuk kemarin malam, Selasa (19/3), mereka demo hari ini, kita bubarkan. Seharusnya surat dimasukan maksimal tiga hari sebelumnya agar polisi bisa mengatur persiapan pengawalan dan pengamanan," ujar anggota polisi Polsek Nanrole kepada pendemo di Kantor Bupati.
Pantauan media ini, dua OKP berbendera AMPERA dan FORSIPPMAN berjumlah tiga orang ini akan melakukan aksi demo di Kantor Bupati langsung dicegat sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).
Ketiga orang ini langsung digiring oleh anggota Sat Pol.Pp untuk keluar dari halaman kantor bupati.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Ampera Maluku, Abubakar Mahu menyayangkan sikap aparat kepolisian yang mencegah aksi demo mereka.
"Ada apa sehingga polisi harus membubarkan kami melakukan demo, ada apa di balik ini," tanya dia.
Menurut Mahu, aksi yang akan dilakukan mereka untuk kepentingan rakyat Buru Selatan. Dikatakan bahwa mereka merasa disakiti karena dibubarkan secara paksa oleh polisi.
Mereka menduga ada konspirasi dengan pemda Bursel untuk melemahkan gerakan-gerakan yang ada di Buru Selaran.
Sementara koordinator lapangan Ahmad Latuconsina menambahkan, aksi Demo Jilid III ini ditujukan untuk mengkritisi kiberja Bupati Tagop Sudarsono Soulisa yang terlalu sering keluar daerah yang dinilai tak membawa manfaat bagi pembangunan di daerah ini.
Tidak saja itu, Latuconsina juga mengatakan bahwa saat ini Bupati lebih banyak berkepentingan politik kepada istrinya sebagai salah satu Caleg DPR RI sehingga mengabaikan proses pembangunan untuk kepentingan masyarakat Bursel.
"Jalan-jalan di Buru Selatan masih banyak yang belum selesai, jalan-jalan di Fena Fafan dan Leksula-Namrole sampai sekarang belum selesai," ujarnya.
Dtambahkan oleh Ketua Umum Forsippman Umar Rifaldi Najar menyentil kekosongan Wakil Bupati yang sampai saat ini. Diharapkannya agar kekosongan ini harus segerah diperhatikan agar roda pemerintahan dapat berjalan secara baik.
"Dan juga jabatan Sekda yang sedang berproses oleh tim Pansel agar secepatnya Sekda definitif dilantik," pinta nereka.
Mereka mengancam akan terus melakukan aksi demo kepada Pemda Bursel apabila tuntutan mereka tak digubris, terutama kepentingan masyarakat akan kebutuhan pembangunan.
"Kami menilai Bupati Buru Selatan gagal melakukan pembangunan dan rakyat Buru Selatan menjadi miskin," kecam mereka. (AZMI)
