Bupati Bursel Kebakaran Jenggot, Lapor FORSIPPMAN dan AMPERA ke Polisi | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Bupati Bursel Kebakaran Jenggot, Lapor FORSIPPMAN dan AMPERA ke Polisi

NAMROLE - BERITA MALUKU. Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulisa didemo selama dua hari. Bupati dua periode ini seakan terusik, dan kebakaran jenggot.

Hanya karena persoalan sepeleh, ia melayangkan Surat Memohon kepada Polsek Namrole untuk memeriksa dua dua Organisasi Kepemudaan (OKP) yakni Forum Silaturahmi Pemuda Pelajar Mahasiswa Namrole (FORSIPPMAN) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) yang melakukan unjuk rasa.

Bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan ini melalui Asisten I Setda Bursel, Alfario Soumokil melayangkan surat laporan polisi ke Polsek Namrole, Selasa (12/3/2019).

Surat laporan berstempel Pemda Bursel atas nama Bupati yang diwakili oleh Asisten I Alfario Soumokil tertanggal 12 Maret 2019, nomor surat 331/130.

Dengan perihal, mohon melakukan pemeriksaan kepada Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Maluku (AMPERA) dan Forum Silaturahim Pemuda Pelajar Mahasiswa Namrole (FORSIPPMAN).

Surat ini ditujukan kepada Polsek Namrole. Surat permohonan yang juga diperoleh media ini bertuliskan bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan aksi demo AMPERA Maluku dan FORSIPPMAN pada halaman Kantor Bupati Bursel hari Selasa 12 Maret 2019 yang telah melakukan tindakan tak terpuji dengan mencoret dinding Kantor Bupati  (foto terlampir).

“Terkait hal itu kami meminta kepada sudara untuk melakukan pemeriksaan dan meminta pertanggung jawaban atas tindakan tidak terpuji tersebut. Perlu kami tambahkan bahwa kelompok mahasiswa atas nama AMPERA dan FORSIPPMAN tak terdaftar pada Bagian Kesbangpol Kabupaten Buru Selatan. Sehingga diharapkan kepada saudara untuk mempertimbangkan pemberian ijin untuk melakukan aksi selanjutnya.”

 Terkait surat permohonan ijin ini, Kapolsek Namrole Amin Selayar dikonfirmasi tak berada di tempat.

Salah satu anggota Polsek kepada media ini mengaku ada surat laporan ini. "Iya ada. Sebentar saya lihat," kata anggota polsek ini menuju ruangan mengambil surat itu.

Menunggu beberapa detik, anggota polsek ini keluar dengan surat itu ditangannya. Ia mengatakan bahwa surat ini belum dilaporkan ke atasannya sehingga belum bisa diperlihatkan ke media ini.

Surat beramplop warna putih panjang itu diperlihatkan berstempel Pemda Bursel dan ditandatangani oleh Asisten I Setda Bursel Alfario Soumokil pada bagian kiri bawa amplop.

Sambung anggota polisi ini mengaku tak tahu siapa yang membawa surat ini. Dikatakan, karena hanya surat maka harus ada yang datang membuat laporan resmi untuk dapat diproses.

"Tanyakan ke pemda, dan tolong sampaikan bahwa harus ada yang datang melapor," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Buru Selatan dua periode, Tagop Sudarsono dinilai gagal memimpin kabupaten yang dipimpinnya. Bupati  dua periode ini dianggap terlalu banyak berada di luar daerah. Dan saat ini lebih banyak berkepentingan politik untuk istrinya sebagai calon DPR RI.

Penilaian ini disampaikan lima pemuda dari FORSIPPMAN dan AMPERA. Dua OKP ini melakukan aksi deme di depan kantor Bupati Bursel, Senin (11/3). Pendemo yang hanya berjumlah 5 orang ini, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Sektor Namrole dibantu petugas Satuan Polosi Pamong praja. Aksi ini dari awal hingga akhir berjalan damai tanpa pergerakan anarkis.

Pantauan media ini, aksi demo dua OKP yang dikordinir oleh Rispan Lesnussa selaku Kordinator Lapangan (Korlap), bersama rekan-rekannya yakni, Abubakar Mahu selaku Ketua Ampera Maluku, Umar Rifaldi Najar selaku Ketua Forsippman dan dua anggotanya. Dengan hanya menggunakan megafon dan pamplet bertuliskan "Bupati Buru Selatan gagal membawa kemajuan Kab Bursel", "Bupati dan DPRD segerah mempercepat proses pengangkatan Wakil Bupati" dan DPRD krisis tanggungjawab".

Walaupun pendemo hanya berjumlah beberapa orang, namun mereka membuat sejumlah pejabat daerah pusing lantaran sororan aksi ini menilai bupati Tagop Sudarsono gagal memimpin daerah ini selama dua periode. Pantauan media ini, Kepala Kesbangpol Isnid Thio mencoba bernegosiasi dengan pendemo agar aspirasi mereka dapat dibicarakan didalam (ruangan) namun ditolak oleh pendemo.

Asisten satu Alfario Soumokil juga memerintahkan kepada Kasat Pol.Pp Asnawy Gay agar meminta pendemo dapat menyampaikan tutuntutan mereka didalam ruangannya juga tak digubris, ditolak oleh 5 pemuda ini.

Diketahui ada 6 butir tuntutan pendemo yaitu pertama, mendesak Bupati dan DPRD Bursel segera mempercepat proses pengangkatan Wakil Bupati Bursel. Dua, Ampera Maluku dan Forsippman Namrole meminta bupati agar segera mempercepat pengangkatan Sekda definif. Tiga, bupati buru selatan segerah mencopot Kadis Pertabian (Aminudin Bugis) dari jabatannya. Empat, DPRD harus proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, dan memberikan teguran keras kepada Bupati Buru Selatan yang sering keluar daerah tanpq ada alasan yang jelas. Lima, pemda dan DPRD harus menutup aktifitas tempat prostitusi di Kota Namrole. Dan keenam, Pemda dan DPRD harus lebih proaktif dalam proses pembangunan di Bursel.

Umar Rifaldi Najar Ketua Umum Forsippam dalam orasinya mengatakan bahwa, tujuan pemekaran Kabupaten Buru Selatan untuk memakmurkan rakyat Bursel dan untuk mensejahtrakan rakyat Bursel.

"Tetapi rakyat buru selatan dianaktirikan di negeri ini," ujarnya. Dikatakan masyarakat Buru Selatan miskin, olehnya mereka menuntut pemda Bursel segerah mempercepat proses pembangunan pembentukan Polres, Kejari dan Perguruan tinggi di Buru Selatan. Menurut mereka, jika lembaga ini dibangun maka proses pengawalam terhadap kasus korupsi dapat berjalan dengan baik. "Kami menuntut bupati Tagop Soulisa jangan terlalu keluar daerah. Alasannya perjalanan dinas, alasan apa alasan perjalanan dinas omong kosong, kecamnya. Dikatakan, jika bupati berada di daerah karena ada kepentingan politik. Mereka pertanyakan, apakah kantor bupati ini ada di Namrole, di Ambon ataukah di Jakarta. Karena bupati ini lebih banyak berada di Ambon dan di Jakarta.

"Negeri ini kata Tagop suda maju, maju apa, maju kaleng-kaleng (omong kosong). Kabupaten ini di waktu malam seperti hutan rimba, karena pejabat banyak orang luar, anak negeri tidak dipakai," kecamnya. Pantauan media ini, aksi demo depan kantor bupati tidak ada pejabat yang menerima mereka lantaran ditolak pendemo. Aksi demo dilanjutkan ke Kantor DPRD. (AZMI)
Daerah 2542788022787819600
Beranda item

# Kota Ambon

Indeks

# TNI - POLRI

Indeks

#ANEKA

Indeks

Kurs Mata Uang