Pemprov Maluku Perjuangkan Nasib CPNS

BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku membentuk tim untuk memperjuangkan nasib ribuan pelamar CPNS bersama pemerintah pusat.

Hal ini menindaklanjuti hasil seleksi komptensi dasar (SKD) CPNS, dimana tingkat kelulusan di Maluku masih jauh dibawah kuota yang ditentukan.

Menurut Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, tim ini dibentuk atas kesepakatan bersama Bupati dan Walikota se-Maluku, untuk membicarakan permasalahan tersebut bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera - Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kalau kita biarkan saja, anak-anak kita yang sudah tamat dari Perguruan Tinggi (PT) tidak bisa bikin apa-apa. Oleh sebab itu, saya kira kita punya kewajiban, jadi tidak saling salah menyalahkan tetapi mencari jalan keluar kira-kira bagaimana yang paling baik, sehingga anak-anak kita yang terdaftar baik di kabupaten/kota seluruh Maluku maupun di provinsi bisa kita atasi," kata Sahuburua usai memimpin rapat yang berlangsung di kantor Gubernur, jumat (9/11) kemarin.

Rapat itu turur hadiri, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Walikota Tual, Adam Rahayaan, Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Mukti Keliobas, Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarasono, Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Nus Akerina, Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muin Sogalrey.

Menururnya, rendahnya tingkat kelulusan SKD dikarenakan Passing Grade-nya terlalu tinggi, yang terdiri dari Tes Wawsan Kebangsaan (TWK) nilai 75, Tes Intelijensi Umum (TIU) nilai 80, dan Tes Kepribadian (TKP) nilai 143. Dimana salah satu dari kategori ada yang tidak mencapai nilai passing grade yang ditentukan, maka dinyatakan tidak lulus dan hal ini dialami semua pelamar.

"Ini yang harus kita bicarakan bersama-sama, sehingga ada kebijakan dari pempus terkait hal ini," ucapnya.

Walaupun demikian, dirinya mengingat kepada seluruh pelamar untuk terus meningkatkan kualitasnya, sehingga jika kedepan ada lagi pembukaan CPNS, maka persoalan ini tidak akan terjadi lagi.

Di tempat yang sama, Bupati SBT, Mukti Keliobas mengatakan, persoalan ini bukan hanya terjadi di Maluku, namun hampir semua daerah di Indonesia.

Dirinya mengingatkan, kepada semua daerah yang terbentuk dalam tim agar perjuangan ini tidak dilakukan secara pribadi atau masing-masing daerah tapi harus dilakukan atas nama provinsi dan melibatkan semua bupati/walikota.

"Sebab ini bukan lagi bicara pribadi kabupaten, tapi bagaimana anak Maluku harus diperjuangkan untuk mendapatkan porsi yang sama di pemerintahan ini. Dan kalua bicara soal kualitas, saya pikir anak Maluku punya kualitas kok. Cuma karena kondisi yang tadi dijelaskan oleh walikota bahwa dalam komputerisasi, jaringannya banyak hal. Tapi saya yakin upaya yang kita lakukan secara bersama-sama pasti ada hasil.

“Pemerinta pusat pasti mempertimbangkan itu," tandasnya.

Keliobas berharap, melalui perjuangan ini ada solusi konkrit, misalnya dengan menghitung ranking hasil SKD.

"Yang kita inginkan seperti itu. Mudah-mudahan dengan upaya perjuangan ini, kita bisa sukses," pungkasnya.