DPRD Provinsi Banten Studi Banding ke DPRD Maluku

BERITA MALUKU. Komisi V DPRD Provinsi Banten yang melakukan studi perbandingan ke DPRD Maluku mempertanyakan sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara membangun infrastruktur di pulau-pulau terpencil.

"Kondisi geografis Maluku lebih dominasi laut dan banyak pulaunya, dan ternyata ada anggaran daerah yang menunjang agenda DPRD melakukan kunjungan pengawasan di wilayah terpencil," kata juru bicara komsi V DPRD Banten, Hery Handoko di Ambon, Senin (4/12/2017).

`Penjelasan Handoko disampaikan saat mendengarkan penjelasan ketua komisi D DPRD Maluku, Saadyah Uluputy.

Menurut dia, Provinsi Banten juga memiliki sejumlah pulau-pulau yang cukup jauh seperti Pulau Panjang, Pulau Sangiang, Sawangan, serta Badui, namun anggaran perjalan dinas ke wilayah itu tidak sebanding.

Biaya perjalanan dinas yang ditetapkan hanya Rp490.000 dan perhitungannya kontinental atau daratan yang sebenarnya dijangkau dengan mobil, padahal masih ada wlayah Banten yang merupakan pulau terjauh yang harus didatangi DPRD.

"Penjelasan yang dipaparkan ketua komisi D DPRD Maluku ini akan menjadi bahan perbandingan bagi kami," ujar Handoko.

Kemudian alokasi dana dari APBD untuk biaya perjalanan anggota DPRD Maluku yang melakukan reses ke daerah asal pemilihan juga disediakan, dimana besarannya sesuai jauhnya dapil dan ditambah biaya penginapan.

Anggota komisi V DPRD Banten yang melakukan kunjungan balasan sekaligus studi banding antara lain Hery Handoko, Ase Awaludin, Encop Sofia, Ade Yuliasin, dan Desy Yusandi.

Selain sebagai anggota komisi V, sebagian dari mereka juga adalah anggota badan musyawarah DPRD Provinsi Banten sehingga mereka mempertanyakan apa strategi banmus DPRD Maluku dalam menetapkan agenda dewan serta solusi apa yang dipakai bila rapat Bamus tidak memenuhi korum.

Ketua komisi D DPRD Maluku, Saadiyah Uluputy mengatakan, jumlah anggota banmus sebanyak 24 orang, termasuk Sekretaris DPRD Maluku yang menjabat sekretaris banmus.

"Dalam satu tahun, banmus melakukan satu kali bimtek dan studi banding ke luar daerah, dan ketua fraksi serta komisi masuk anggota banmus," katanya.

Bila ketua fraksi atau komisi berhalangan hadir dalam rapat banmus maka alasannya harus jelas dalam absensi dan dia diganti oleh wakilnya, kemudian ditanya persetujuannya atas materi rapat sehingga tidak ada komplen.

Dalam pertemuan tersebut, Saadiyah yang didampingi Sekretaris DPRD Maluku, R.E Manuhuttu menjelaskan kondisi geografis wilayah Maluku yang 97 persen merupakan laut dan sisanya 2,7 persen daratan serta terdapat 1.132 pulau besar dan kecil dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa.