Bawaslu Malut Akan Laporkan Pemprov ke Mendagri
http://www.beritamalukuonline.com/2017/10/bawaslu-malut-akan-laporkan-pemprov-ke.html
"Dalam APBD induk 2017, Pemprov Malut mengalokasikan anggaran pengawasan Pilkada Malut 2018 sebesar Rp10 miliar dan sesuai Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (DPHD) yang ditanda tangani Pemrov dan Bawaslu Malut seluruhnya akan dicairkan 2017 ini,"kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amri di Ternate, Rabu (18/10/2017).
Namun dari dana Rp10 miliar itu, yang sudah dicairkan Pemrov Malut baru Rp5 miliar, itu pun Rp3 miliar di antaranya baru dicairkan pada awal pekan ini, padahal Bawaslu Malut mengajukan pencairan seluruhnya.
Menurut Muksin Amri, Bawaslu Malut dan Panwaslu di sepuluh kabupaten/kota, termasuk Panwascam di 115 kecamatan di Malut, kini mulai disibukan dengan berbagai kegiatan menghadapi Pilkada Malut 2018 sehingga sangat membutuhkan dukungan dana.
Kalau dukungan dana terhambat dapat dipastikan Bawaslu Malut dan Panwaslu serta Panwascam tidak dapat melaksanakan kegiatan yang telah di programkan secara maksimal, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas pengawasan seluruh tahapan Pilkada Malut.
Muksin Amri mengatakan, belajar dari pengalaman Pilkada Malut sebelumnya, yang banyak diwarnai dengan berbagai kecurangan, menuntut Bawaslu Malut dan jajaran dibawahnya untuk melakukan fungsi pengawasan secara maksimal dan untuk itu perlu dukungan dana pengawasan yang memadai.
Bawaslu Malut telah mengusulkan tambahan anggaran pengawasan Pilkada Malut 2018 sebesar Rp10 miliar lebih untuk diakomodir dalam APBD perubahan 2017, namun belum diketahui apakah usulan itu akan dipenuhi seluruhnya, karena perubahan APBD 2017 masih dalam pembahasan di DPRD Malut.
Sebelumnya Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut, Muabdin A. Razak mengatakan Pemprov Malut akan mendukung sepenuhnya penyediaan anggaran Pilkada Malut 2018, baik untuk KPU maupun Bawaslu Malut, termasuk untuk pengamanan namun akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
