ADD 2016, Diduga Diselewengkan Kades Batuley Aru | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

ADD 2016, Diduga Diselewengkan Kades Batuley Aru

BERITA MALUKU. Semakin besar Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang dikucurkan dari pemerintah demi memberdayaan masyarakat atau pun untuk membangun suatu desa, kini hanya menjadikan program tersebut sebagai syarat pelengkap untuk memenuhi pencairan anggaran, seperti yang dilakukan oleh Guntur Ardja, Kepala Desa (Kades) Batuley, Kecamatan Aru Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasalnya, Kades tersebut diduga telah meyelewengkan Dana Desa tahun 2016 senilai puluhan juta rupiah untuk program prioritas pembangunan di desanya.

Misalnya, program peningkatan pendidikan sekolah usia dini (PAUD) dengan jumlah biaya Rp14.500.000,-. Kegiatannya hanya dilakukan selama dua minggu usai pencairan, selanjutnya, program PAUD tak berlanjut lagi. Kemudian program peningkatan derajat kesehatan anak dengan biaya Rp19.550.000,- namun tak pernah dilakukan. Selain itu, program penanggulangan kemiskinan dengan biaya Rp3.750.000. Kegiatan ini pun dinilai fiktif.

Sementara biaya bahan pembangunan pagar desa dengan panjang 500 meter dan pembangunan kantor desa tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), misalnya semen yang seharusnya dibeli 700 sak, namun realiatanya hanya dibeli 300 sak saja. Sisa 400 sak semen tak tahu kemana rimbanya.

“Bagi saya, ini ada sedikit kejanggalan, sebab setiap ada kegiatan pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi prioritas pemerintah desa, itu semua tidak sesuai harapan. Bagi saya, ini hanya slogan atau sebatas pengisisan program dokumen sebagai syarat untuk mendapatkan pencairan. Bagaimana tidak, berbagai program yang dipasang di dokumen RAP itu pada saat pencairan tak pernah dilakukan pihak pemerintah desa pimpinaan kades tersebut,” ungkap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Mahmud Farneyanan kepada Berita Maluku Online, Kamis (27/7/2017).

Farneyanan yang adalah anggota parlemenn desa ini juga mengatakan, “Sempat ada pengadaan motor laut dengan ukuran 5 GT (Gross tonnage). Biayanya senilai Rp125 juta. Harapannya motor yang dibeli itu dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, namun motor yang dibeli adalah motor bekas. Jadi pakai sekali saja sudah rusak. Mungkin anggaran yang dibeli juga cuma seberapa, dan tidak sesuai dengan RAP, karena kalau hanya motor begitu nilainya palingan dibawah seratus juta,” terang Farneyanan.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa pada saat pencairan ADD tahun 2016, Guntur Ardjala selaku Kades telah melakukan pemotongan tunjangan para Kaur Pemerintahan Desa dan anggota BPD sebesar Rp300 ribu. Seluruhnya ada 15 orang yang kena pemotongan, dengan alasan atas perintah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, sehinga wajib tiap desa dipotong anggarannya.

Padahal, kata dia, bupati tidak mengistruksikan hal semacam itu pada setiap rapat dengan para kades. Itu pun bupati hanya membicarakan program unggulan pemerintah daerah dan mendesak dipercepat melakukan pencairan dana desa.

Untuk itu, Farneyanan menilai telah terjadi pembohongan publik oleh kades bersangkutan bahkan boleh dibilang ada indikasi, kades telah melakukan pungutan liar (pungli).

Bukan hanya itu, bendahara pemegang anggaran dana desa juga diambil alih oleh kades.

“Terus terang, dulu sebelum kepemimpinan kades yang baru dilantik setahun ini, saya setiap tanda tangan pencairan uang, saya yang tahan dan atur mekanisme keuangan, tapi setelah dirinya diangkat sebagai kades baru, saya hanya diberikan kesempatan untuk tanda tangan pencairan. Setelah itu uangnya ditahan semua oleh kades dan pendampignya,” ungkap Bendahara Desa Batuley, Ramli Djonler.

Mereka berharap pihak penegak hukum baik polisi ataupun Kejaksaan dapat melakukan penyeledikan terhadap kasus ini sehingga bisa mengetahui sebenarnya dugaan kasus penyelewengan dana desa tersebut.

Sementara itu, Kades Batuley, Guntur Ardja belum berhasil dikonfirmasi terkait kasus yang disebut –sebut didalanginya. (ie)
Daerah 8331648563801307122

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

# DPRD MALUKU TENGAH

Indeks

# Kota Ambon

Indeks

# TNI - POLRI

Indeks

#ANEKA

Indeks

Kurs Mata Uang