Pemprov Maluku Bangun 3.000 Rumah Layak Huni | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Pemprov Maluku Bangun 3.000 Rumah Layak Huni

BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku akan membangun 3.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat di daerah itu dalam tahun 2017.

"Kami sedang melakukan verifikasi data rumah warga yang akan dibangun sehingga tidak terjadi kesalahan saat penyaluran bantuan," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Kasrul Selang di Ambon, Jumat (10/3/2017).

Dia mengakui bantuan pembangunan ribuan rumah tersebut difokuskan untuk sembilan dari 11 kabupaten-kota yang ada di Maluku yakni Kota Ambon dan Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat (MTB), Pulau Buru dan Buru Selatan.

"Khusus untuk kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru program ini belum bisa dilakukan mengingat keterbatasan anggaran, di samping tingginya harga bahan bangunan rumah di dua kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste tersebut," ujar Kasrul.

Dia mengakui pendataan rumah yang akan dibantu pembangunannya melibatkan Dinas Pekerjaan umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masing-masing kabupaten/kota, sehingga tepat sasaran dan bermanfaat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain pembangunan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, pihaknya juga akan mengalokasikan anggaran pemberdayaan bagi keluarga dan masyarakat kurang mampu.

Kasrul mengakui dari 14 indikator atau aspek penentuan orang miskin yang dilakukan Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sepuluh di antaranya berkaitan dengan perumahan.

Begitu juga berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2015 yang dilakukan BPS, menunjukkan keadaan perumahan di Maluku yang beratap seng sebanyak 82.50 persen, rumah berdinding tembok sebanyak 74.56 persen, berlantai semen 47.92 persen.

Sedangkan sumber penerangan PLN sebanyak 81.41 persen dan rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk penerangan sebanyak 51.62 persen.

Dia menambahkan rumah merupakan bagian paling esensial dari kehidupan setiap keluarga dan secara naluriah seorang kepala keluarga akan berupaya sekuat tenaga mencari dan mendapatkan sebuah rumah untuk ditempati istri dan anak-anaknya.

"Tentu saja semua orang berkeinginan rumah yang ditempati memenuhi syarat-syarat kelayakan, tetapi kenyataannya masih banyak yang belum layak huni karena keterbatasan penghasilan keluarga," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua meminta pemerintah kabupaten/kota di Maluku memikirkan strategi percepatan pembangunan untuk mengatasi prosentase data perumahan yang dikeluarkan BPS tersebut dalam waktu relatif singkat.

"Masalah ini harus menjadi catatan kritis dalam raker ini, mengingat kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan negara dan masyarakat selaku pimpinan daerah ini bersama Gubernur Maluku Said Assagaff untuk memperhatikan masalah kesejahteraan terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat," ujar Wagub.

Masalah tersebut, lanjutnya, perlu dijawab dengan kerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat sesuai dengan trilogi bidang pekerjaan umum (PU) dengan disertai dedikasi, loyalitas dan akuntabilitas yang tinggi.

Karena itu, penyiapan infrastruktur kawasan permukiman harus direkayasa sedemikian rupa sehingga mampu membangkitkan minat masyarakat untuk mewujudkan pembangunan perumahan secara swadaya, termasuk pihak pengembang dalam rangka percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Maluku.

Menyangkut kewenangan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai UU Nomor 23 tahun 2014, Wagub menegaskan, hal tersebut berbanding terbalik, mengingat realitas di lapangan memperlihatkan bahwa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) justru berada di daerah.

"Strateginya adalah bagaimana masing-masing daerah memperjuangkan sebanyak mungkin alokasi anggaran dan formasi pendanaan untuk pembangunan atau penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini yang mesti digenjot secara khusus," tandasnya.
Proyek 8930270565439913748

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

# DPRD MALUKU TENGAH

Indeks

# Kota Ambon

Indeks

# TNI - POLRI

Indeks

#ANEKA

Indeks

Kurs Mata Uang