Hingga Maret 2017, Angka Inflasi Maluku Dibawah Rata-Rata Nasional

BERITA MALUKU. Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengungkapkan, kondisi inflasi di awal tahun 2017, hingga bulan Maret mencapai 3,83 persen, atau lebih rendah dari rata-rata nasional yang telah mencapai 3,83%.

Hal ini disampaikan Sahuburua pada Rapat Koordinasi Daerah IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)  2017, di Ambon, Senin kemarin (27/3/2017).

Menurutnya, capaian inflasi Maluku di tahun 2016 menunjukan adanya pergerakan yang positif sebesar 3,26%, jika dibandingkan dengan capaian inflasi di tahun 2015 sebesar 6,15%. Hal ini tidak terlepas dari peran penting yang dilakukan oleh TPID, dalam upaya menjaga dan mengendalikan inflasi, meskipun capaian ini masih berada di atas angka rata-rata inflasi nasional sebesar 3,02%.

Orang nomor dua di Maluku ini menyebutkan, secara umum kelompok bahan makanan (volatile food), terutama ikan segar dan kelompok administrired price (tarif dasar listrik, bahan bakar minyak (BBM), gas, elpiji, dll), masih menjadi kelompok yang dominan dalam pembentukan inflasi di Maluku.

"Beberapa moment keagamaan yang dikuatirkan dapat memacu tingginya inflasi, namun ternyata dapat kita lalui secara baik," terang Wagub.

Dijelaskan, ada beberapa hal yang biasanya ditemui dalam pengendalian inflasi. Yakni masalah jumlah produksi dan distribusi, masih menjadi kendala bagi kita dalam rangka menstabilkan harga seberapa komoditi, seperti kelompok sayur-sayuran dan ikan.

Selanjutnya, adanya rencana pemerintah pusat untuk menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Harga BBM menjadi tantangan bagi kita, dalam upaya meredam pergerakan harga kebutuhan masyarakat.

Kondisi iklim atau cuaca yang ekstrim juga disebut Wagub menjadi masalah, sehingga mengakibatkan terganggunya ketersediaan stok dan distribusi bahan pokok.

"Dampak iklim La Nina juga diperkirakan mempengaruhi iklim di Indonesia. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap produksi beberapa komoditi kebutuhan pokok masyarakat, seperti menurunnya hasil tangkapan nelayan karena menurunnya produksi plankton yang merupakan produsen primer dalam rantai makanan ikan. Ini akibat memanasnya suhu air laut. Kemudian, musim kering yang berkepanjangan menyebabkan produksi pertanian mengalami penurunan," papar Wagub.

Wagub juga menyebut, struktur pasar yang kurang sehat pada beberapa wilayah, terutama di beberapa kabupaten, mengakibatkan sulitnya upaya dalam menekan harga.

"Pemanfaatan cold storage sebagai salah satu sarana untuk meredam kelangkaan stok ikan, juga masih belum optimal, sehingga ke depan, hal ini dapat menjadi perhatian kita bersama. Apalagi pemerintah daerah tidak membangun cold storage, jadi sangat berharap investor untuk membangunnya," terang Wagub.

Sementara, penyaluran pupuk yang belum merata, dikatakan Wagub, juga menjadi permasalahan tersendiri. Sehingga perlu dibentuk agen-agen penyalur pupuk dimaksud.

"Mekanisme peralatan pertanian juga belum optimal, sehingga perlu dilakukan percepatan pemberian bantuan peralatan kepada para petani," imbuhnya.

Wagub lantas menyebut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan perlu dilakukan antisipasinya di tahun ini, yaitu dampak dari fenomena iklim La Nina, yang berakibat pada menurunnya hasil produksi pertanian. Termasuk isu energi, dimana terdapat rencana pemerintah menaikkan TDL 900 KVA dan penyesuaian harga BBM lanjutan.

"Terkait dengan itu, perlu kesiapan Tim ini dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, dengan memastikan stok ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang cukup, serta mengsosialisasikannya kepada masyarakat, terkait kebijakan pemerintah pusat tersebut," tandasnya.