Pemda - DPRD Malteng Dukung Pemekaran Leihitu

BERITA MALUKU. Usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) kabupaten Leihitu, saat ini masih terkendala  dengan kelengkapan administrasi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunussa, Minggu (6/11/2016) mengatakan, pihaknya belum mendapatkan sinyal untuk melakukan pembahasan tahap kedua dari usulan pemekaran tersebut.

Menurut Ruhunussa, dilihat dari kondisi masyarakat secara keseluruhan, pemekaran kabuaten Leihitu sudah layak dan memenuhi syarat, karena itu DPRD Malteng dan Pemkab Maluku Tengah juga telah berupaya mendorong proses ini. Bahkan Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal telah menandatangani kesepakatan pemekaran kabupaten tersebut di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat-RI.

Disingung mengenai opsi untuk bergabungnya jazirah Leihitu dengan kota Ambon atau membentuk kabupaten baru, Ruhunusa menyatakan, opsi pemekaran kabupaten Leihitu lebih baik, karena dengan adanya proses tersebut, maka akan memunculkan potensi ekonomi baru di daerah Salahutu dan Jazirah Leihitu, sementara opsi untuk bergabung dengan kota Ambon, dinilainya justru akan membuat daerah ini menjadi stagnan dan tidak akan mangalami perubahan yang berarti.

Menurutnya jika, bergabung ke kota Ambon, akan bisa menimbulkan konflik kepentingan antara sesama anak Pulau Ambon.

"Kita sesama orang Pulau Ambon, secara historis sejarah, Kita adalah sama," pungkas Putra Leihitu ini.

Karena solidaritas pulau Ambon ini, maka Ruhunussa lebih cenderung untuk menghilangkan identitas tersebut, 

"Jazirah itu tidak bisa lepas dari Pulau Ambon, yang memiliki Pulau Ambon inikan Leihitu dan Leitimur. kalau Beta pribadi, lebih Setuju kalau nama kabupaten yang akan mekar ini adalah bukan kabupaten Leihitu, tetapi kabupaten Leihitu Pulau Ambon," saran Ruhunussa. (**)