Rayakan 71 Tahun Kemerdekaan, Rakyat Kei Besar Teriak Interupsi | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Rayakan 71 Tahun Kemerdekaan, Rakyat Kei Besar Teriak Interupsi

BERITA MALUKU. Suara lantang Merdeka selalu menggema, mengingat kembali gelora perjuangan. Dibaluti keyakinan yang kokoh akan janji Republik "Mensejahterakan dan mencerdaskan setiap anak bangsa"akan terkabulkan.

Kini dibawah kibaran sang Merah Putih, teriakan Merdeka melemah. Digantikan teriakan interupsi yang membumi dari seberang pulau menyongsong 71 Tahun usia NKRI.

71 Tahun usia Republik ini terlepas dari gulungan kolonialisme, 71 Tahun Republik ini berteriak Merdeka, apakah pantas rasanya terus menerus merayakan kemerdekaan sambil berbisik memohon maaf bagi rakyat yang belum terlindungi dan tersejahterakan.

Apakah pelunasan janji kemerdekaan hanya diperuntukan untuk rakyat diwilayah perkotaan, dan apakah Republik ini dirancang hanya untuk kaum mayoritas yang kini telah merasakan setengah dari pelunasan janji kemerdekaan, yang  dengan bangga berteriak Merdeka karena telah tersejahterakan dan tercerdaskan, terangkat derajat karena mengenyam pendidikan yang maksimal, diperhatikan dari semua aspek kehidupan.

Bagaimanakah dengan kaum minoritas yang terimaginalkan yang hanya merasakan cita dan angan kemerdekaan namun tidak merasakan satu janji kemerdekaan yang terealisasi.

Kei Besar (Kebes), sebuah Kecamatan yang sangat kontradiktif antara usia kelahiran dan pertumbuhannya.
Sebuah Kecamatan di Maluku Tenggara yang dinobatkan sebagai Kecamatan tertua di Provinsi Maluku, namun tidak menunjukan perkembangan yang signifikan dari sisi perubahan tata kehidupan yang seharusnya selaras dengan usianya.

Kecamatan yang tertinggal dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di kawasan Maluku ini, memiliki Jumlah penduduk yang terhitung banyak dengan disparitas berbagai aspek kehidupannya, namun masih terseok-seok dalam mengentas berbagai ketertinggalannya, terutama dalam pengembangan pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Meskipun Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah namun secara substansial belum dapat dimaksimalkan untuk pengembangan kesejahteraan rakyatnya karena tak ditunjang dari sisi infrastruktur.

Dunia pendidikan sebagai wadah pencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, diharapkan mampu membekali serta mempersiapkan generasi yang membawa Kebes menuju kemajuan dan kesejahteraan rakyat justru mengalami keterpurukan.

Pasalnya, jumlah sekolah di kecamatan yang telah lama berdiri ini dari level Sekolah Menengah Atas (SMA)hingga Sekolah Dasar (SD) hanya beberapa, sungguh tak sebanding dengan luas wilayah dan kondisi Kebes yang seharusnya difokuskan tingkat edukasinya.

Tak hanya jumlah sekolah yang dikeluhkan, namun pemerataan tenaga pendidik yang tidak sesuai juga meresahkan rakyat. Karena terlepas dari sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi persoalan penting di wilayah jauh, barometer kemajuan pendidikan suatu daerah adalah pemerataan tenaga guru.

Ini menjadi catatan kritis untuk semua pihak karena berdasarkan realitasnya hampir sebagian besar sekolah di wilayah Kebes yang jauh dari kasat mata Pemda minim ketersediaan tenaga guru, ada sekolah yang hanya menyertakan Dua atau Tiga tenaga pendidik.

Guru yang bertahan di daerah terpencil di wilayah Kebes ini, pun keluhkan perlakuan Pemda yang tak adil karena menyamaratakan mereka dengan guru diperkotaan, padahal semestinya sangat layak mereka diberikan perhatian khusus dalam hal gaji maupun intensif.

Ini tentunya tak sebanding dengan penerapan mutu pendidikan yang berkualitas, dimanakah implementasi janji kemerdekaan "Mencerdaskan Anak Bangsa"?

Kondisi pendidikan yang memprihatinkan seperti ini tak kaget jika banyak putra - putri daerah Kebes yang memilih berhijrah ketempat yang layak mengenyam pendidikan yang teruji kualitasnya, sehingga rakyat semakin pesimis akan kemajuan Kebes kedepan dan semakin optimis Kebes akan terus terpelihara dalam ketertinggalan.

Bagi mereka tidak akan mungkin mencanangkan pemerataan pembangunan atau mengklaim peningkatan pembangunan merata akan dicapai jika dari sisi edukasi saja pemerintah belum memberikan kualitas lewat kontribusi yang menunjang SDM dan infrastruktur yang merata.

Menindaklanjuti salah satu Hakikat Kemerdekaan sebagai proses mengentas kemiskinan. Maka makna yang mendalam bagi rakyat Kebes adalah bagaimana mereka bisa merasakan kesejahteraan.

Dibawah sinar lampu pelita mereka menggantungkan harapan setinggi bendera yang dikibarkan, masih berharap di seperdua usia kehidupan mereka bisa merasakan infrastruktur baik fisik maupun non fisik yang bisa mendukung gerak aktivitas dalam rutinitas keseharian sehingga mampu berdiri sendiri menciptakan ekonomi yang berbasis kerakyatan, berharap bisa merasakan pelayanan publik yang maksimal sehingga tergetar hati masih bisa merasakan kepedulian pemerintah terhadap mereka.

Namun hampir satu abad Republik ini merdeka harapan ini masih bersifat cita - cita bahkan ilusi, justru yang dirasakan rakyat kebes hingga hari ini hanyalah dijadikan alat pencapaian kepentingan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Salah satu cermin kebijakan Pemda yang terlihat, pada tahun 2010 silam, dimana Pemda menetapkan 5 (Lima) Kecamatan baru diwilayah Kebes dengan alasan rentan kendali untuk mempermudah akses dalam hal pembangunan dan pelayanan publik, namun yang terjadi bukan mengurangi beban dan himpitan hidup rakyat tetapi kesengsaraan.

Bagaimana tidak, pemekaran 5 kecamatan justru menambah polemik terkait Ibu Kota Kecamatan yang hingga kini belum jelas statusnya.

Tidak hanya itu, rakyat kebes juga dikorbankan disetiap momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan berjuta janji palsu untuk mensejahterakan terutama dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik. Kalaupun infrastruktur yang dijanjikan berupa jalan dan jembatan sebagai penghubung lintas darat terlaksana namun tak berusia panjang.

Harapan Rakyat Kebes di momentum perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, bukan sekedar mengingat kembali gelora perjuangan namun diperingati sebagai momentum refleksi terhadap janji kemerdakaan yang belum terlunasi.

Semoga perhatian Pemerintah Pusat hingga Daerah merata keseluruh pelosok. Sebab Republik ini didirikan bukan untuk berpihak kepada mayoritas maupun minoritas tetapi keadilan adalah hak setiap anak bangsa.

Akankah  rakyat Kebes terus mengalami fakta yang  memiriskan ini disetiap momen perayaan HUT di Bumi Pertiwi ?

Ditulis Oleh:
Awaluddin Rado
Daerah 6492923995851498147

Poskan Komentar

emo-but-icon

Beranda item

# PILKADA KOTA AMBON

Indeks

# TNI-POLRI

Indeks

#PARIWISATA

# NASIONAL

Indeks

#ANEKA

Kurs Mata Uang