Rakor Dihadiri Sedikit Peserta, Bupati Malteng Diminta Tegur SKPD

BERITA MALUKU. Bupati Maluku Tengah (Malteng), Tuasikal Abua diminta menegur Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), karena Rapat Koordinasi (Rakor) yang di gagas Biro Kesejahteraan (Kesra) Setda Provinsi Maluku dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Maluku Tengah, hanya dihadiri sedikit peserta, padahal ratusan undangan sudah disebarkan kepada perwakilan dari instansi teknis terkait di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut.

Akibatnya, rakor pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan rakor tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang digelar pada Senin (15/8/2016) itu, tak terespon dengan baik.

Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Maluku, Ir. Fatima Rumra yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut mengaku pihaknya tak bisa mendapat data akurat dari SKPD, karena Rakor yang dilaksanakan hanya dihadiri sebagian kecil SKPD.

"Banyak program provinsi yang akan direalisasikan bisa terhambat bila SKPD terkait tak serius mengikuti kegiatan rakor yang kita selenggarakan maupun bagian kesra Setda Malteng selenggarakan," kata Rumra kepada Berita Maluku Online, Senin (15/8/2016).

Menurutnya, bagaimana mau menyelesaikan persoalan yang ada di Malteng, sementara Rakor seperti ini tak direspon dengan baik oleh SKPD terkait. 

"Jangan sampai ini menjadi budaya, pa Bupati Harus menegur SKPD yang diundang tapi tidak hadir," harapnya.

Hal senada disampaikan Semi Birahy, Kepala Kelurahan Namasina, Kecamatan Masohi.

Dia mengungkapkan kekesalannya kepada sejumlah perwakilan SKPD yang tak hadir pada kegiatan tersebut.

"Selama dua kali kegiatan berturut-turut hanya sedikit dihadiri pimpinan SKPD Mateng. Padahal rakor ini sangat penting untuk mengkordinasikan berbagai persoalan, apa lagi menyangkut dengan peningkatan kesejahteraan," ungkap Semy di hadapan forum rapat tersebut.

Menurut Ketua Panitia Rakor, Ny. Maimuna Pohieya, kegiatan rakor yang dilakukan Bagian Kesra Setda Malteng adalah untuk mengkoordinasikan hal yang masih menjadi masalah diantaranya Bidang Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Bidang Ketenagakerjaan, taraf hidup serta perumahan.

Dikatakan, keenam persoalan yang ditemukan di enam kecamatan di Malteng ini diformulasikan ke dalam Rakor Peningkatan kesejahteraan Masyarakat. sehingga menurutnya, dibutuhkan sangat pegawai SKPD terkait yang  bergolongan III dan IV diundang harus hadir.

Menurut Pohieya, masalah yang ditemukan dilapangan dibahas secara bersama untuk melahirkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati Tuasikal Abua.

Sementara itu, dari hasil rakor ini tak melahirkan rekomendasi sebab hanya dihadiri perwakilan SKPD. (Kayum/e)