DPRD Maluku Dukung Gagasan Dirikan Institut Teknologi Ambon
http://www.beritamalukuonline.com/2016/08/dprd-maluku-dukung-gagasan-dirikan.html
"Ide mendirikan ITA sebenarnya sudah digagas Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno sejak 1961," kata Edwin saat rapat paripurna istimewa DPRD Maluku dalam rangka memperingati HUT provinsi Maluku ke-71, di Ambon, Jumat (19/8/2016).
Saat itu, Presiden Soekarno ingin membangun ITA pada 1961 sebagai perguruan tinggi terbesar dan terdepan khususnya di bidang oseanografi adalah sangat tepat.
Kini setelah 55 tahun gagasan itu dihidupkan lagi oleh PemprovMaluku sehingga DPRD mendukung upaya pembangunan dan pendirian kembali ITA guna mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), khususnya anak-anak Maluku di bidang rekayasa dan teknologi kemaritiman.
"Kita tentu berharap agar ketersediaan sumber daya alam (SDA) melimpah di daerah ini bisa dikelola putera-puteri Maluku sendiri sehingga hasilnya dinikmati generasi selanjutnya," ujar Edwin.
Sebab potensi SDA melimpah di daerah membutuhkan kualitas SDM yang memadai dan harus disiapkan sejak dini.
Dalam upaya seluruh elemen masyarakat memperjuangkan PI 10 persen pengelolaan blok Masela serta implementasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional(LIN) juga masih membutuhkan perhatian serius untuk mewujudkannya.
Memasuk usia ke-71, katanya, Provinsi Maluku masih diperhadapkan dengan banyak persoalan kemasyarakatan yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah setempat.
"Kita masih banyak diperhadapkan dengan permasalahan kemasyarakatan dan membutuhkan perhatian serius. Kondisi kekinian Maluku dengan berbagai kemajuan yang telah tercapai ternyata masih belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat," kata Edwin.
Sebab sebagian warga masih berada pada kondisi yang jauh dari sentuhan pembangunan sehingga belum dapat menikmati kehidupan yang lebih layak.
Kondisi demikian masih dirasakan sebagian rakyat Maluku yang berada jauh dari pusat-pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan berada di daerah pedalaman serta pulau-pulau terluar maupun perbatasan.
"Sehingga sudah waktunya bagi kita memperhatikan mereka lewat intervensi program pembangunan secara terintegrasi sehingga dapat membawa masyarakat keluar dari keterisolasian, keterbelakangan, dan kemiskinan," tandasnya.
Fakta lainnya, daerah juga masih diperhadapkan dengan kenyataan bahwa sampai hari ini masih terdapat sejumlah negeri di Maluku yang belum terjangkau pelayanan listrik di usia 71 tahun kemerdekaan.
Selain itu masalah konflik antardesa juga masih sering terjadi, sehingga kondisi ini menggambarkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersama dalam semangat kekeluargaan pada beberapa wilayah tertenturelatif sangat rendah.
"Jadi perlu ada perhatian bersama meminimalisir, bahkan mengeleminir berbagai persoalan kemasyarakatan yang ada agar ke depan lewat peranan para tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat TNI/Polri serta semua komponen bangsa agar tidak terjadi lagi pertikaian antarkelompok masyarakat," tegas Edwin.
