Anggaran Terbatas, Sejumlah Program Kesbangpol Maluku Tak Berjalan | Berita Maluku Online Berita Maluku Online
Loading...

Anggaran Terbatas, Sejumlah Program Kesbangpol Maluku Tak Berjalan

BERITA MALUKU. Dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Maluku yang minim anggaran adalah Badan Kesbangpol Maluku.

Terbukti di tahun 2016 ini, pagu anggaran yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku bagi badan Kesbangpol Maluku hanya sebesar Rp1.000.000.500.    

“Selama ini kita diplot anggaran tidak didasarkan pada program, sehingga sejumlah program yang ditetapkan tidak berjalan,” kata Kepala Bidang hubungan antar lembaga, Drs. Titus F. L. Renwarin, Kamis (11/8/2016). 

Dijelaskan, di tubuh Badan Kesbanpol terdapat tiga bidang dan satu seketariat yang mengurusi banyak urusan. Namun tidak seimbang dengan anggaran yang diberikan. 

Menurutnya, ada beberapa program prioritas yang sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan, sesuai perturan peundang-undangan. Namun juga tidak bisa dilaksanakan, diantaranya pengawasan orang asing, pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), konflik sosial, dan pemantauan Pilkada. 

“Untuk pemantauan Pilkada, baru diusulkan di APBD-P,” ucapnya. 

Mengingat keterbatasan anggaran, dirinya meminta dukungan semua pihak, dalam hal ini Gubernur dan DPRD Maluku untuk bisa memberikan anggaran lebih, sehingga program yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan.

“Jangan hanya menganggarkan hal-hal teknis saja. Contoh jalan dan jembatan dianggap penting, tetapi jika terjadi bencana harus dialihkan untuk membantu masyarakat, itu caranya kita melihat hal-hal mendesak. Serta program mendesak contohnya Banpol yang duatur dalam undang-undang, dan jika tidak diberikan bantuan maka menyalahi undang-undang,” pungkasnya. 

Kemudian pembinaan ormas di tahun ini, pertemuan ormas hanya satu kali dan dibatasi hanya 50 orang, sehingga banyak teman-teman mengeluh.

"Apa boleh buat, saya mengharapkan dukungan semua pihak untuk meemberikan masukan kepada Pemda dan DPRD, sehingga menfokuskan yang penting dan mendesak yakni dengan mengundang SKPD bersangkutan menjelaskan mana yang penting," kata Renwarin. 
Birokrasi 4034169490665944047

Poskan Komentar

emo-but-icon

Beranda item

# PILKADA KOTA AMBON

Indeks

# TNI-POLRI

Indeks

#PARIWISATA

# NASIONAL

Indeks

#ANEKA

Kurs Mata Uang