Perlu Perda untuk Mengatur Pemekaran Desa

BERITA MALUKU. Pemekaran dusun atau kampung menjadi desa di Maluku perlu diatur dengan peraturan daerah  (perda) di tingkat kabupaten/kota agar bisa meminimalisir persoalan yang akan timbul pasca pemekaran daerah. Ini sangat penting mengingat negeri-negeri (desa adat) di Maluku mempunyai sistim hukum adat yang sangat kuat.

Di sejumlah daerah di Maluku, kebanyakan dusun-dusun dihuni oleh masyarakat yang bukan masyarakat adat atau pendatang dari luar. Jika dimekarkan menjadi desa atau desa administratif, maka yang menjadi soal adalah dimana wilayah dari desa administratif tersebut.

Bahkan di beberapa daerah di Maluku, satu desa adat (negeri) memiliki dusun mencapai belasan buah dan penduduk rata-rata berasal dari luar Maluku. Ini perlu ada perda untuk mengaturnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pemekaran itu dapat memicu konflik komunal horisontal.

Kepala Biro Hukum Kantor gubernur Maluku, Hendri Far-Far, SH, MH, dikonfirmasi Rabu (27/7/2016) menjelakan, kalau menyangkut pemekaran desa, itu adalah domain kabupaten/kota, sedangkan Pemerintah Provinsi pada dasarnya hanya menunggu.

Tetapi, saran Far-Far, pemerintah kabupaten/kota yang desanya mau dimekarkan, harus dibuat perda, sehingga perda itu mengatur secara jelas soal wilayah dan kewenangan dari desa administratif tersebut.

“Jadi kami provinsi hanya menunggu saja kemauan politik dari kabupaten/kota untuk pemekaran, kami sih siap,” tandas mantan caretaker Bupati Seram Bagian Timur itu.

Seperti diketahui, banyak daerah di Maluku saat ini sedang memperjuangkan pemekaran daerah otonom baru, apakah kabupaten atau kota.

Namun salah satu persyaratan mutlak, minimal harus ada 5 kecamatan, sehingga mau tidak mau pemekaran desa harus dilakukan sehingga kecamatan pun dapat dimekarkan untuk memenuhi pemekaran kabupaten baru. (**)