Mengenal Lebih Dekat, Yusuf Wally Calon Wawali Ambon dari PKS (1)
http://www.beritamalukuonline.com/2016/05/mengenal-lebih-dekat-yusuf-wally-calon.html
Sosok Idealis, Ingin Wujudkan Pemerintahan Kreatif dalam Mengelola PAD & Sektor Perdagangan
BERITA MALUKU. Idealisme dan sikap kritis terhadap segala bentuk penyelewengan serta penilaian terhadap kurang efektifnya penyelenggara pemerintahan di kota ini dalam menjalankan fungsinya, itulah yang mendorong seorang Yusuf Wally untuk terjun dan mancalonkan diri sebagai seorang wakil wali kota ke ajang Pemilihan Kepala Daerah,(Pilkada) Ambon 2017.
Menurut Wally, pengalamannya selama rentang waktu satu tahun delapan bulan sebagai legislator Belakang Soya, banyak kepentingan rakyat yang terkesan diabaikan karena kebijakan Pemerintah Kota Ambon yang tidak pro rakyat.
Untuk itu, dirinya ingin memberikan sentuhan baru bagi kota manise ini supaya dapat bersaing dan setara dengan kota-kota lainnya di tanah air.
“Ambon ini, sebenarnya punya potensi untuk maju dan berkembang, tetapi kok, kemajuannya tidak signifikan apakah ini karena dipimpin oleh birokrat?“ ungkap Wally saat disambangi di ruang kerjanya pekan kemarin.
Pria yang berasal dari latar belakang pengusaha ini menuturkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Ambon tidak produktif bagi pengembangan sektor perdagangan, pasalnya anggaran sebesar Rp1,2 triliun ini, 80 % dialokasikan bagi gaji pegawai, sedangkan sektor pajak dan retribusi yang semestinya dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak digenjot secara maksimal.
Menurut Wally, beberapa kota lain dapat memaksimalkan penerimaan mereka dari sektor ini, contohnya, pendapatan dari retribusi dan parkiran seharusnya dapat diraup secara maksimal, karena kota Ambon ini semakin hari semakin bertambah jumlah kendaraan bermotornya, tetapi dari data yang berhasil didapatnya dari sebuah lembaga pengawasan, adalah sumbangan retribusi parkiran bagi PAD kota Ambon hanya 0,3 persen, disisi lain PAD terbesar dari kota ini didapat dari sektor kesehatan.
“Berarti katong kota Ambon dibiayai oleh orang sakit,” pungkasnya.
Sikap kritis dari Yusuf Wally, mulai terlihat sejak dirinya menjadi tenaga pengawas pendamping desa dalam program Pemberdayaa Ekonomi Masyarakat (PEM) Pesisir di Departeman Kelautan Jakarta yang sempat bertugas selama satu tahun di kota Saumlaki (MTB).
Saat ditempatkan di daerah inilah, Wally menemui banyak penyimpangan–penyimpangan, mulai dari penunjukan kelompok penerima bantuan yang tidak sesuai ataupun jumlah bantuan yang diserahkan berbeda dengan yang dilaporkan, alhasil banyak dari paket bantuan itu malah di jual kembali oleh penerima sehingga tingkat keberhasilan dari program ini minim sekali.
Kejadian yang sama juga terjadi saat dirinya bertugas di pulau Seram, dimana para nelayan hanya diberikan jaring tanpa disertai tali sehingga mereka tidak dapat menjaring ikan, karena berbagai penyelewengan inilah maka sebagai pegawai Pemerintah Pusat yang independen, maka Ia langsung melaporkan temuan–temuannya ke Jakarta, alhasil hubungannya dengan Dinas Perikanan setempat yang selalu melaporkan sebaliknya, menjadi renggang.
“Karena laporan-laporan itu, maka Beta sempat dimusuhi oleh orang dinas, sehingga Beta memilih untuk kembali pulang ke Ambon,“ sesalnya.
Kejadian yang sama juga terulang saat politisi PKS ini ditunjuk sebagai Ketua Monitoring Independen kementrian Pendidikan di tingkat SD – SMP di seluruh Maluku, dan sebagai satu-satunya monitoring independen untuk wilayah Indonesia Timur.
Banyak temuan yang berhasil dikumpulkannya, yakni ada bantuan rehabilitasi sekolah tetapi realisasinya adalah sekolah tersebut hanya sekedar dicat saja, selain itu dana bantuan untuk pegembangan pendidikan di sekolah, tetapi uangnya menjadi ladang meraup keuntungan bagi orang-orang di dinas pendidikan setempat, karena uangnya dikembalikan keDinas, bahkan salah satu temuannya adalah, di daerah TNS (Maluku Tengah) ada bantuan bagi pengadaan perpustakaan sekolah, tetapi yang datang hanya satu lemari dan beberapa buah buku saja, tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan tetapi laporannya kepusat, selalu seratus persen.
Karena berbagai penyelewengan inilah, Wally sempat berdebat dengan Satuan Kerja (Satker) Dinas Pendidikan Maluku pada masa itu, pada pertemuan para Satker Dinas Pendidikan dari Enam provinsi di tanah air yakni, Maluku, Malukun Utara, Papua, Papua Barat, NTT, dan Bali yang diselenggarakan di provinsi Bali. (NK)
Bersambung.....
BERITA MALUKU. Idealisme dan sikap kritis terhadap segala bentuk penyelewengan serta penilaian terhadap kurang efektifnya penyelenggara pemerintahan di kota ini dalam menjalankan fungsinya, itulah yang mendorong seorang Yusuf Wally untuk terjun dan mancalonkan diri sebagai seorang wakil wali kota ke ajang Pemilihan Kepala Daerah,(Pilkada) Ambon 2017.Menurut Wally, pengalamannya selama rentang waktu satu tahun delapan bulan sebagai legislator Belakang Soya, banyak kepentingan rakyat yang terkesan diabaikan karena kebijakan Pemerintah Kota Ambon yang tidak pro rakyat.
Untuk itu, dirinya ingin memberikan sentuhan baru bagi kota manise ini supaya dapat bersaing dan setara dengan kota-kota lainnya di tanah air.
“Ambon ini, sebenarnya punya potensi untuk maju dan berkembang, tetapi kok, kemajuannya tidak signifikan apakah ini karena dipimpin oleh birokrat?“ ungkap Wally saat disambangi di ruang kerjanya pekan kemarin.
Pria yang berasal dari latar belakang pengusaha ini menuturkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Ambon tidak produktif bagi pengembangan sektor perdagangan, pasalnya anggaran sebesar Rp1,2 triliun ini, 80 % dialokasikan bagi gaji pegawai, sedangkan sektor pajak dan retribusi yang semestinya dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak digenjot secara maksimal.
Menurut Wally, beberapa kota lain dapat memaksimalkan penerimaan mereka dari sektor ini, contohnya, pendapatan dari retribusi dan parkiran seharusnya dapat diraup secara maksimal, karena kota Ambon ini semakin hari semakin bertambah jumlah kendaraan bermotornya, tetapi dari data yang berhasil didapatnya dari sebuah lembaga pengawasan, adalah sumbangan retribusi parkiran bagi PAD kota Ambon hanya 0,3 persen, disisi lain PAD terbesar dari kota ini didapat dari sektor kesehatan.
“Berarti katong kota Ambon dibiayai oleh orang sakit,” pungkasnya.
Sikap kritis dari Yusuf Wally, mulai terlihat sejak dirinya menjadi tenaga pengawas pendamping desa dalam program Pemberdayaa Ekonomi Masyarakat (PEM) Pesisir di Departeman Kelautan Jakarta yang sempat bertugas selama satu tahun di kota Saumlaki (MTB).
Saat ditempatkan di daerah inilah, Wally menemui banyak penyimpangan–penyimpangan, mulai dari penunjukan kelompok penerima bantuan yang tidak sesuai ataupun jumlah bantuan yang diserahkan berbeda dengan yang dilaporkan, alhasil banyak dari paket bantuan itu malah di jual kembali oleh penerima sehingga tingkat keberhasilan dari program ini minim sekali.
Kejadian yang sama juga terjadi saat dirinya bertugas di pulau Seram, dimana para nelayan hanya diberikan jaring tanpa disertai tali sehingga mereka tidak dapat menjaring ikan, karena berbagai penyelewengan inilah maka sebagai pegawai Pemerintah Pusat yang independen, maka Ia langsung melaporkan temuan–temuannya ke Jakarta, alhasil hubungannya dengan Dinas Perikanan setempat yang selalu melaporkan sebaliknya, menjadi renggang.
“Karena laporan-laporan itu, maka Beta sempat dimusuhi oleh orang dinas, sehingga Beta memilih untuk kembali pulang ke Ambon,“ sesalnya.
Kejadian yang sama juga terulang saat politisi PKS ini ditunjuk sebagai Ketua Monitoring Independen kementrian Pendidikan di tingkat SD – SMP di seluruh Maluku, dan sebagai satu-satunya monitoring independen untuk wilayah Indonesia Timur.
Banyak temuan yang berhasil dikumpulkannya, yakni ada bantuan rehabilitasi sekolah tetapi realisasinya adalah sekolah tersebut hanya sekedar dicat saja, selain itu dana bantuan untuk pegembangan pendidikan di sekolah, tetapi uangnya menjadi ladang meraup keuntungan bagi orang-orang di dinas pendidikan setempat, karena uangnya dikembalikan keDinas, bahkan salah satu temuannya adalah, di daerah TNS (Maluku Tengah) ada bantuan bagi pengadaan perpustakaan sekolah, tetapi yang datang hanya satu lemari dan beberapa buah buku saja, tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan tetapi laporannya kepusat, selalu seratus persen.
Karena berbagai penyelewengan inilah, Wally sempat berdebat dengan Satuan Kerja (Satker) Dinas Pendidikan Maluku pada masa itu, pada pertemuan para Satker Dinas Pendidikan dari Enam provinsi di tanah air yakni, Maluku, Malukun Utara, Papua, Papua Barat, NTT, dan Bali yang diselenggarakan di provinsi Bali. (NK)
Bersambung.....
