DPRD Malut Desak Pemprov Laporkan Penggunaan DAK

BERITA MALUKU. Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), mendesak agar Pemprov Malut segera menyampaikan laporan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) pada 2015 sebesar Rp67 miliar.

"Terkesan Pemprov Malut telah menyembunyikan DAK untuk kegiatan infrastruktur 2015 senilai Rp67 miliar yang telah hangus dan hingga saat ini, belum juga ada laporannya kepada DPRD Malut," kata Ketua Komisi I DPRD Malut, Wahda Zainal Imam di Ternate, Rabu (18/5/2016).

Wahda Imam mengatakan, DAK untuk kegiatan Infrastruktur di wilayah Malut tahun 2015 sebesar Rp67 miliar telah hangus karena pemerintah daerah tidak melaporkan kemajuan kegiatan 2015 tesebut sampai pada Desember.

Oleh karena itu, katanya, DAK yang sumber anggarannya dari APBN itu telah hangus sehingga pemprov harus berkonsultasi dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI.

Wahda mengatakan, pada 2015 DAK Rp214 miliar dan dari jumlah ini Rp67 miliar hangus.

Bahkan, lanjutnya, selama ini DPRD Malut dan pemerintah daerah selalu melakukan rapat evaluasi anggaran tetapi persoalan ini baru di ketahui saat DPRD berkonsultasi dengan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan.

Hal tersebut mengakibatkan atau menciptakan hutang pihak ketiga membengkak menjadi Rp200 miliar lebih dan membebani APBD tahun ini.

Oleh karena itu, tambahnya, DPRD menyarankan kepada pemerintah provinsi agar melakukan kebijakan antara lain, mendongkrak pendapatan untuk mengurangi beban belanja, memotong beberapa kegiatan yang bukan skala prioritas pada tahun ini atau melakukan pinjaman jangka pendek agar hutang Rp293 miliar dari 2015 tidak membebani APBD 2016.

Selain itu, berdasarkan kebijakan pusat semua DAK infrastruktur akan dipotong 10 persen setiap daerah sehingga pemda harus menyampaikan skala prioritas belanja ke pusat agar pemotongan itu disesuaikan.

"Namun, sampai sekarang pemda tidak menyampaikan skala prioritas itu dan ini yang juga kami sesalkan," katanya.