MTB dan MBD Belum Bentuk Dewan Pendidikan Kabupaten

BERITA MALUKU. Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) hingga saat ini belum membentuk dewan pendidikan kabupaten seperti daerah lainnya di Provinsi Maluku.

"Padahal dewan pendidikan kabupaten ini memiliki tugas pokok serta fungsi yang penting bagi perkembangan dan kemajuan bidang pendidikan di daerah," kata kata Ketua Unit Pelaksana Akreditas Kabupaten MBD, Hendrik Rupilu di Ambon, Senin (28/3/2016).

Sebab dewan pendidikan kabupaten memiliki tupoksi untuk melakukan monitoring terhadap masalah kekurangan tenaga guru, fisik bangunan sekolah, atau sarana penunjang pendidikan penting lainnya.

Mereka yang masuk dalam dewan pendidikan kabupaten bisa direkrut dari para guru yang selama ini bertugas di dua kabupaten tersebut.

Dia mengakui, masih banyak kekurangan yang terjadi di bidang pendidikan pada kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun Australia yang harus dibenahi.

"Khusus untuk Kabupaten MBD, saat ini terdapat 229 sekolah dari SD hingga SMA/SMK pada 17 kecamatan yang sudah terakreditasi. Namun, masih ada 200 sekolah baru yang masih dalam proses akreditasi sehingga perlu memberikan sosialisasi sebagai persiapan awal kepada para guru," ujar Hendrik.

Sekolah yang tergolong baru didirikan itu diantaranya SMA Negeri 17 Kecamatan Babar Timur, SMA 18 Dawelor, dan SMK Kelautan dan Perikanan Lirang, Kecamatan Wetar Barat.

Hendrik menambahkan, syarat utama sebuah sekolah mendapatkan status akreditasi adalah memenuhi delapan standar mutu pendidikan nasional.

Standar pendidikan itu diantaranya adalah standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembiayaan dan pendidikan, serta standar penerapan kurikulum tungkat satuan pendidikan (KTSP).