Anti Bullying, Sekolah Aman Mesti Juga Bebas Dari Kekerasan Seksual
http://www.beritamalukuonline.com/2016/03/anti-bullying-sekolah-aman-mesti-juga.html
Pattipeilohi:
Sekolah di Ambon Tidak Boleh Ada Perbedaan
BERITA MALUKU.
Maraknya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak juga
mendapat perhatian dari anggota DPRD kota Ambon, Cristian Latumahina.
Latumahina yang ditemui Jumat (11/3) di balai rakyat Belakang Soya menyatakan, kriteria sekolah aman bukan hanya sebatas bebas dari perundungan / bullying tetapi juga harus aman dari kekerasan seksual yang terjadi di sekolah.
Untuk persoalan ini, maka DPRD kota Ambon juga menunjukkan atensinya yakni dengan menerbitkan regulasi Peraturan Daerah (Perda) tentang “Penyelenggaraan, Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.”
Dijelaskan olehnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur yang sering dilakukan oleh orang terdekat korban dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah tingkat ekonomi masyarakat yang masih retan.
“Kasus seperti itu biasanya terjadi kepada masyarakat menengah kebawah, sehingga menjadi tugas pemerintah adalah meningkatkan perekonomian rakyat sehingga supaya kejadian–kejadian tersebut dapat diminimalisir,” kata Latumahina.
Legislator asal partai Nasdem ini mengungkapkan, tanggung jawab moral DPRD kota Ambon dalam mencegah terjadinya kekeresan seksual bagi anak-anak adalah dengan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) wanita dan anak, serta melakukan sosialisasi yang gencar di masyarakat maupun di sekolah- sekolah.
“Kita semua punya tangungjawab bersama, terutama bagi lembaga pendidikan harus benar-benar mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga mereka benar-benar bisa berkonsentrasi dalam menuntut ilmu, agar dapat menjadi insan-insan yang cerdas dalam membangun banggsa dan Negara ini,“ ulas Latumahina.
Secara terpisah anggota komisi II DPRD kota Ambon, Juliana Pattipeilohi menyatakan, profil sekolah aman yang telah diterapkan oleh SMPN 6 Ambon, telah berjalan dengan baik, pasalnya seluruh siswa bukan hanya dari komunitas Muslim dan Kristen, tetapi semua agama sudah berbaur tanpa ada diskriminasi dan pelecehen seksual.
Untuk itu Ia mengharapkan, sekolah-sekolah lainnya di kota Ambon juga dapat menerapkan hal yang sama, pasalnya menurut anggota DPRD Asal partai PKPI ini, meski rata–rata sekolah di kota Ambon telah melakukan pembauran, tetapi sekolah yang berlokasi di komuniatas muslim, persentase pembaurannya masih kecil.
“Rata–rata sekolah di kota Ambon sudah berbaur, hanya di komunitas muslim saja yang masih belum terasa,” kata Pattipeilohy.
Ia menegaskan, lewat pembauran itu maka secara otomatis tidak ada lagi pembedaan- pembedaan sekolah Muslim dan sekolah Kristen, tetapi semuanya berbaur sama.
“Kita harus dukung kota Ambon sebagai kota yang aman, jadi tidak boleh lagi ada perbedaan-perbedaan agama, ras dan perlakuan diskriminartif di sekolah,” seru Pattipeilohi. (NK)
 |
| Juliana Pattipeilohy |
Latumahina yang ditemui Jumat (11/3) di balai rakyat Belakang Soya menyatakan, kriteria sekolah aman bukan hanya sebatas bebas dari perundungan / bullying tetapi juga harus aman dari kekerasan seksual yang terjadi di sekolah.
Untuk persoalan ini, maka DPRD kota Ambon juga menunjukkan atensinya yakni dengan menerbitkan regulasi Peraturan Daerah (Perda) tentang “Penyelenggaraan, Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.”
Dijelaskan olehnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur yang sering dilakukan oleh orang terdekat korban dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah tingkat ekonomi masyarakat yang masih retan.
“Kasus seperti itu biasanya terjadi kepada masyarakat menengah kebawah, sehingga menjadi tugas pemerintah adalah meningkatkan perekonomian rakyat sehingga supaya kejadian–kejadian tersebut dapat diminimalisir,” kata Latumahina.
Legislator asal partai Nasdem ini mengungkapkan, tanggung jawab moral DPRD kota Ambon dalam mencegah terjadinya kekeresan seksual bagi anak-anak adalah dengan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) wanita dan anak, serta melakukan sosialisasi yang gencar di masyarakat maupun di sekolah- sekolah.
“Kita semua punya tangungjawab bersama, terutama bagi lembaga pendidikan harus benar-benar mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga mereka benar-benar bisa berkonsentrasi dalam menuntut ilmu, agar dapat menjadi insan-insan yang cerdas dalam membangun banggsa dan Negara ini,“ ulas Latumahina.
Secara terpisah anggota komisi II DPRD kota Ambon, Juliana Pattipeilohi menyatakan, profil sekolah aman yang telah diterapkan oleh SMPN 6 Ambon, telah berjalan dengan baik, pasalnya seluruh siswa bukan hanya dari komunitas Muslim dan Kristen, tetapi semua agama sudah berbaur tanpa ada diskriminasi dan pelecehen seksual.
Untuk itu Ia mengharapkan, sekolah-sekolah lainnya di kota Ambon juga dapat menerapkan hal yang sama, pasalnya menurut anggota DPRD Asal partai PKPI ini, meski rata–rata sekolah di kota Ambon telah melakukan pembauran, tetapi sekolah yang berlokasi di komuniatas muslim, persentase pembaurannya masih kecil.
“Rata–rata sekolah di kota Ambon sudah berbaur, hanya di komunitas muslim saja yang masih belum terasa,” kata Pattipeilohy.
Ia menegaskan, lewat pembauran itu maka secara otomatis tidak ada lagi pembedaan- pembedaan sekolah Muslim dan sekolah Kristen, tetapi semuanya berbaur sama.
“Kita harus dukung kota Ambon sebagai kota yang aman, jadi tidak boleh lagi ada perbedaan-perbedaan agama, ras dan perlakuan diskriminartif di sekolah,” seru Pattipeilohi. (NK)
