Ikram: Belum Ada Pansus Gunung Botak
http://www.beritamalukuonline.com/2016/01/ikram-belum-ada-pansus-gunung-botak.html
"Untuk membentuk pansus ada mekanismenya, tetapi komisi telah melakukan pertemuan dengan Kadis ESDM Malauku dan dikeluarkan rekomendasi penghentian sementara aktivitas penataan lokasi dan pengangkatan sediman di sana," kata Ikram di Ambon, Senin (25/1/2016).
Yang melakukan penataan lokasi serta pengangkatan sediman di Gunung Botak dan sekitarnya pascapenutupan penambangan emas tanpau izin (Peti) adalah PT. Buana Putra Sejahtera (BPS).
Keberadaan perusahaan ini juga dipertanyakan komisi B DPRD Maluku, apakah dia bergerak dalam bidang pertambangan atau masalah lingkungan.
Sebab dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Maluku, PT. BPS hanya melakukan penataan lokasi namun mereka juga menangkat sedimen berdasarkan surat perjanjian kerja (SPK) yang diterbitkan Dinas ESDM Maluku tanggal 10 November 2015 atas permintaan mereka.
Sehingga komisi B masih berharap agar penegak hukum mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan ini sebagai lembaga yang berkompeten, terutama menyangkut masalah yang sifatnya pidana.
Ketika rapat kerja komisi dengan dinas ESDM, memang ada sejumlah kejanggalan namun secara secara kelembagaan atau pun perorangan selaku anggota DPRD tidak bisa mengatakan berbagaipersoalan itu merupakan temuan, tetapi ada yang diserahkan ke lembaga berkompeten menanganinya.
"Kalau memang tidak dilakukan maka lewat lembaga ini bisa mendorong wacana membuka pansus Gunung Botak bila memang dimungkinkan," ujar Ikram Terkait isu kembalinya seribuan penambang ke Gunung Botak pascapenutupan akhir Oktober 2015 lalu, DPRD menilai masalah Peti itu tanggungjawab serta tugas pemerintah untuk menghalau mereka.
"Mereka cuma penambang, bukan gerombolan bersenjata dan pemerintah bersama aparat keamanan bisa menanganinya," kata Ikram.
Ketua Komisi B DPRD Maluku, Reinhard Toumahuw mengatakan, bila memang ada perusahaan yang melakukan normalisasi sungai Anhoni dan sekitarnya oleh PT. CCP saat ini tidak jadi masalah.
"PT. CCP itu melakukan normalisasi dan PT. BPS mengangkat sedimen, tetapi kami akan melakukan kontrol karena normalisasi dianggarkan dalam APBD dan melalui proses tender yang dimenangkan PT. CCP sehingga programnya harus jalan," jelas Reinhard.
DPRD juga tidak tahu metode BPS mengangkat sedimen itu seperti apa, jangan sampai yang diangkat itu matrial tetapi dibilang sedimen.
Legislatif juga akan menelusuri indikasi 1.000 orang yang kembali memasuki areal Gunung Botak dan diakui Wagub Maluku.
