DPRD Maluku Tetapkan 30 Ranperda Usul Inisiatif

BERITA MALUKU. Rapat paripurna DPRD Maluku dipimpin wakil ketua, Richard Rahakbauw, menetapkan 30 rancangan peraturan daerah (Raperda) baru usul inisiatif lembaga legislatif tersebut untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi(Pemprov) setempat.

"Sesuai tata tertib DPRD, 30 Raperda ini akan ditetapkan sebagai Perda dan dalam waktu dekat, selanjutnya diserahkan ke Gubernur Maluku untuk dilakukan pembahasan sesuai ketentuan," katanya, di Ambon, Rabu (20/1/2016).

Puluhan Raperda usul inisiatif DPRD tersebut disusun oleh komisi, gabungan komisi, atau pun badan pembentukan peraturan daerah DPRD Maluku.

Menurut dia, pembentukan Perda harus dilihat dalam prespektif kebutuhan daerah dan secara substantif sangat dibutuhkan, sehingga bukan soal pendekatan kuantitas jumlah yang dihasilkan, tetapi sesuai kebutuhan di masyarakat.

Berbagai Raperda baru yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD itu diantaranya tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran publik lokal radio pendidikan anak usia dini, non formal dan informal (Paudni) Maluku.

Selain itu, Raperda tentang pelestarian cagar budaya Maluku, produk-produk keunggulan daerah, perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas penyandang cacat, serta Raperda tentang pedoman pengurusan hutan mangrove dan hutan pantai.

"DPRD juga mengajukan Perda usul inisiatif tentang penyelenggaraan kerjasama daerah, dan penyelengaraan pemberdayaan masyarakat," ujar Richard.

Raperda lainnya adalah menyangkut pengelolaan minyak, gas, dan energi, pengelolaan kawasan konservasi, maupun raperda tentang badan layanan umum daerah rumah sakit Pemprov Maluku.

Persoalan sengketa batas wilayah antara daerah yang sering muncul di Maluku juga jadi perhatian DPRD sehingga disusun Raperda khusus tentang pedoman pemetaan dan penyelesaian sengketa wilayah petuanan (hak ulayat).