DPRD Maluku Minta Penjelasan ESDM Soal Penutupan Gunung Botak
http://www.beritamalukuonline.com/2015/12/dprd-maluku-minta-penjelasan-esdm-soal.html
"Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi dari Dinas ESDM tentang penanganan gunung Botak, termasuk adanya penolakan warga dengan mengatasnamakan ahli waris menolak pembersihan sedimen dan reklamasi," kata Ketua Komisi B DPRD Maluku, Rein Toumahuw di Ambon, Jumat (4/12/2015).
Menurut Reinhard, kalau ada yang mau menghambat program pemerintah untuk menertibkan, membersihkan, serta merehabilitasi lahan bekas penambangan ilegal tidak bisa ditolerir.
"Makanya kami akan mengundang Dinas ESDM untuk memberikan penjelasan resmi terkait penanganan lahan Gunung Botak dan Anhony, termasuk adanya upaya oknum tertentu yang menghambat pembersihan lahan dari sedimen mengandung bahan kimia berbahaya," ujarnya.
Komisi B juga akan melakukan pengawasan program pembangunan pemerintah di daerah, sehingga masukan data dari dinas sangat diperlukan.
"Pengawasan ke Kabupaten Buru yang termasuk klaster dua bersama Kabupaten Buru Selatan, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara akan dilakukan dalam waktu dekat," kata Renihard.
Setelah pemerintah bersama TNI dan Polri melakukan pengusungan areal penambangan emas ilegal dari ribuan penambang, kini dilanjutkan dengan pembersihan endapan sedimentasi serta kolam-kolam rendaman yang ditangani PT. Wina Pratama Sejahtera.
Tetapi Mansur Wael yang merupakan salah satu ahli waris membuat surat ke Gubernur Maluku untuk menolak aktivitas pembersihan sediman yang dilakukan PT. WPS.
"Penolakan itu mengatasnamakan ahli waris Gunung Botak dan Anhony, tetapi kenyataannya tidak seperti itu sebab kami justeru mendukung program pemerintah melakukan pembersihan lahan," kata salah satu ahli waris, Ibrahim Wael.
