FADNI Maluku: Mubes Mama Karena Pemda Maluku Tidak Punya Bargaining Kuat dengan Pusat

BERITA MALUKU. Forum anak Adat Nusa Ina (FADNI) Maluku menilai, pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Maluku (Mubes Mama) yang mulai digelar, pada Rabu 25 November, adalah bentuk kelemahan Pemerintah Daerah Maluku, karena tidak punya bargaining kuat dengan Pemerintah Pusat.

Ketua Forum Anak Adat Nusa Ina (Fadni) Maluku, Joses Dos Santos Walalayo, Selasa (24/11/2015) menjelaskan, bahwa Pemerintah Maluku tidak perlu sampai menggelar Mubes Mama dengan menyediakan anggaran yang besar.

"Jika pemerintah daerah punya bargaining yang kuat dengan pusat, saya kira Mubes Mama ini tidak perlu dilakukan. Kalaupun permasalahan Maluku dibahas secara tuntas dan kemudian dibawa ke pusat tetapi pemda sendiri tidak punya kemampuan, maka saya kira percuma saja," katanya.

Selain ketidakmampuan Pemerintah Daerah melakukan bargaining dengan pempus, ada pula sejumlah permasalahan di daerah yang belum tuntas diselesaikan sampai saat ini.

"Saya berani mengatakan, bahwa mubes ini tidak pantas dilaksanakan, karena sampai saat ini masih terjadi berbagai permasalahan di daerah Maluku," katanya.

Lucu sekali kata Walalayo, bahwa mubes mama diadakan di daerah ini pada saat masih terjadi permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, hukum maupun keamanan di daerah ini.

"Misalnya, masih terjadi perkelahian antar kampung, antar warga, antar RT, antar negri-negri adat yang semuanya tidak mampu diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum," kata Walalayo.

Selain masalah-masalah itu ada pula pemberian gelar adat yang diberikan dengan sembarangan oleh ketua Latupati Maluku kepada mereka-mereka yang tidak layak menyandang gelar itu.

"Yang harus dibahas adalah masalah-masalah seperti ini, bukan membahas permasalahan Maluku yang mau di bawah ke pemerintah pusat tetapi pada akhirnya sama saja, hasilnya mengecewakan masyarakat Maluku," kata Walalayo.

Selain itu, dirinya menyayangkan, undangan Mubes Mama karena lebih banyak diberikan ke para pejabat di daerah ini, sementara sekian banyak pangguyuban adat di Maluku tidak dilibatkan.

"Mubes masyarakat Maluku ini kan bukan mubes para pejabat dan sebagian OKP atau LSM yang dekat dengan pemerintah daerah," cibirnya.

Karena itu menurutnya, bahwa sebagai anak adat pulau Seram, dirinya dengan tegas menolak Mubes Mama.

"Persoalan Adat di Maluku ini harusnya dibenahi dulu baru dilakukan Mubes Mama, kalau persoalan adat belum dilakukan secara benar, saya kira percuma juga. Ini sebenarnya ada apa?" tanyanya.