Diduga Korupsi, Bendahara Dinkes MBD Ambil “Langkah Seribu”

BERITA MALUKU. Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Alwan Girsang dilaporkan mengambil langkah seribu dan menghilang dari Kabupaten MBD setelah dugaan korupsi sejumlah pejabat Dinas Kesehatan MBD mulai tercium pasca pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan uang negara yang dikelola dinas bersangkutan baru-baru ini.

Setelah melakukan pemeriksaan, hasil audit BPK menemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran Jaminan Kesehatan (Jamkes) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar Rp1,4 miliar. Ini merupakan sisa dana dari pagu anggaran sebesar Rp4 miliar yang merupakan hak dari setiap puskesmas di Kabupaten MBD, disinyalir telah diselewengkan oleh sejumlah pejabat pada Dinas Kesehatan Kabupaten MBD. 

Akibat dugaan korupsi berjamaah ini menyebabkan sejumlah kepala Puskesmas di Kabupaten MBD terus mengeluh lantaran hingga kini sisa dana kapitasi dan non kapitasi Jamkesmas dan Jampersal tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1,5 miliar belum dibayarkan kepada setiap puskesmas yang berhak menerimanya. 

Penggunaan anggaran ini belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara Dinas Kesehatan yang saat ini sudah menghilang dari MBD entah kemana rimbanya.

Salah satu Kepala Puskemas yang enggan namanya dipublikasikan kepada Berita Maluku di Tiakur, Sabtu (27/6/2015) melaporkan, pihaknya kesal dengan pejabat Dinas Kesehatan MBD yang enggan membayarkan dana tersebut. 

Dikatakan, selama ini, selaku kepanjangan tangan dinas kesehatan di lapangan dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memerlukan biaya yang tak sedikit untuk menjangkau satu pulau ke pulau lain, sehingga sangat membutuhkan anggaran itu, namun tak kunjung dikucurkan. 

“Sebagai kepanjangan tangan dinas dilapangan kami sangat kecewa karena anggaran untuk kami melakukan pelayanan kesehatan tak pernah dikucurkan. Ada Puskesmas lain yang sudah cair sementara puskesmas yang lain sebaliknya. Sementara dinas menekan kami dengan wajib laporan kegiatan dilapangan, tapi biaya operasional tak kunjung cair,” paparnya.

Di tempat terpisah, Kepala Puskesmas lain mengaku sudah memperoleh pencairan dana sebesar 60 persen, sisanya belum dicairkan entah apa alasannya. Setelah melakukan penelusuran, pihak dinas mengaku bahwa anggaran 2014 itu tak bisa dicairkan lantaran sudah dikembalikan ke kas negara.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan MBD, Drs.Tos Aktawlora ketika dikonfirmasi media ini seputar persoalan tersebut enggan berkomentar banyak, hanya saja dirinya menyesalkan sikap bendahara dinas yang sudah kabur entah kemana. (G/e)