Kebocoran Penggunaan Dana BOK MBD Capai Puluhan Miliar Rupiah

Ambon - Berita Maluku. Lebih kurang 2 tahun lebih nyaris puluhan miliar rupiah dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tak jelas penggunaannya oleh Dinas Kesehatan setempat.

Tahu saja, dana yang dikucurkan langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk membantu pelayanan kesehatan maupun pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), ternyata tak dimanfaatkan dengan baik dan tertanggung jawab, bahkan menjurus ke praktik korupsi.

Di Kabupaten MBD sedikitnya terdapat hampir 20 Puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan. Namun, mirisnya, Puskesmas di seluruh kecamatan MBD nyaris tak tersentuh realisasi anggaran BOK karena ada Puskesmas yang tak punya lampu, tak dilengkapi freser pengawet alat injeksi, dan bahkan karena tak terawat ada Puskesmas yang beralih sebagai tempat mangkal hewan dan markas pacaran anak-anak baru gede (ABG) di waktu malam.

’’Di Tepa, waktu masyarakat yang ingin bersalin mereka bingung karena Puskesmas tak ada lampu. Ya, karena terpaksa masyarakat harus membeli lampu agar tenaga medis bisa membantu persalinan. Lalu dana BOK digunakan untuk apa saja,’’ keluh salah satu staf Puskesmas Tepa di Ambon, belum lama ini.

Tak hanya di Tepa, nyaris di seluruh kecamatan pun tersandera persoalan pelik serupa, ketiadaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu).

Di Luang, Romang, Wetar, Damer, Moa, Leti, dan Lakor juga kondisi memprihatinkan ini terjadi. Karena itu, dalam suatu kesempatan apel akbar di depan Kantor Bupati MBD di Tiakur pada 25 Agustus 2014, Bupati Barnabas Nataniel Orno memerintahkan Inspektorat setempat untuk menginspeksi dugaan kebocoran anggaran Negara di balik realisasi dana BOK di MBD.

’’Saya perintahkan Kepala Inspektorat untuk melakukan inspeksi atas dugaan penyalahgunaan dana BOK di seluruh Puskesmas yang ada,’’ seru orang nomor satu MBD.

Menyangkut dugaan penyalahgunaan dana BOK, Kepala Dinas Kesehatan MBD Eskol Valirat mengaku dirinya tak banyak tahu menahu mengenai realisasi dana BOK bagi MBD karena dirinya baru beberapa bulan menjalankan tugas sebagai kepala dinas.

’’Saya baru bertugas, itu terjadi di masa kepemimpinan lama (dr Hans Aipassa). Tapi, setelah saya komunikasikan dengan orang Kemenkes, dijelaskan beliau kalau Inspektorat MBD tak berwenang menginspeksi dana BOK. Itu kewenangan Inspektorat Maluku karena dana BOK langsung dari pusat. Kira-kira begitu bung,’’ sahutnya buru-buru mematikan ponselnya. (ev/mg bm 015/bm01)