Muscab Akal-Akalan, FKPPI Ambon Terancam Pecah

Ambon - Berita Maluku. Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) Cabang 2301 Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terancam pecah pasca penyelenggaraan Musyawarah Cabang (Muscab) Generasi Muda (GM) FKPPI pertengahan Februari lalu.

Ancaman perpecahan di tubuh organisasi anak-anak TNI/Polri ini diduga bersumber dari pihak Pengurus Generasi Muda FKPPI Daerah XXIII Maluku yang terkesan asal-asalan mengatur persoalan internal organisasi tanpa menghiraukan aturan baku (AD/ART) yang diberlakukan dalam organisasi besar ini.

Atas ulah yang dilakukan oknum Pengurus GM.FKPPI Maluku membuat anggota FKKPI di tingkat rayon dan Cabang Ambon protes bahkan mempertanyakannya hingga saat ini.

Mereka menyebut, Muscab yang diselenggarakan tanggal 12 Februari lalu harus ditinjau ulang sebab tidak objektif dan tidak mengakomodir seluruh aspirasi anggota, mengingat sudah direkayasa oknum petinggi GM.FKPPI Maluku untuk kepentingan yang tidak jelas. Bahkan mereka menuding petinggi Pengurus GM FKPPI Maluku “bermain” untuk memecah belah persatuan dalam wadah berkumpulnya anak-anak TNI/Polri di Pulau Ambon yang sudah terbangun baik selama ini. Hanya lantaran ada unsur kepentingan politik dan mencari keuntungan pribadi, akibatnya organisasi ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan lantaran dijadikan objek kepentingan tertentu.

Sesuai laporan yang diterima Berita Maluku.com, Rabu (19/3) dari lima pengurus rayon (rayon Salahutu, Leihitu, Sirimau, Baguala dan Nusaniwe), akibat ketidakpuasan ini, maka rayon–rayon dalam lingkup Cabang FKPPI Pulau Ambon pun angkat bicara.

Mereka menyatakan, Ketua FKPPI Maluku, Edward Dumatubun harus bertanggung jawab terhadap kondisi FKPPI Cabang Ambon saat ini, sebab organisasi di tingkat cabang Ambon tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pasca digelarnya muscab tersebut.

Anggota – anggota rayon ini bahkan menyurati Kapolres Pulau dan Dandim 1504 serta Ketua Pebabri Ambon selaku dewan Pembina FKPPI  untuk menyikapi persoalan dimaksud, sembari mendesak Muscab tersebut ditinjau ulang, mengingat ada indikasi sudah direkayasa lantaran ada unsur keterpaksaan, dan ini dilakukan demi kepentingan oknum tertentu, halmana bertentangan  sebagaimana diisyaratkan AD/ART.

“Musyawarah itu adalah hal tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, dan setiap suara anggota harus didengar, kenapa hak bicara kita sebagai anggota dibatasi dalam musyawarah itu, ini yang membuat kita tidak terima,” kata Ida Sahetapy dan Yoyo Tuharea mewakili puluhan anggota FKPPI Cabang Ambon.

“Setahu kita, saat terjadi percekcokan internal antara oknum  pengurus GM FKPPI Maluku dan FKPPI di tingkat rayon, Bapak Pembina FKPPI menyarankan untuk membahas persoalan tersebut bersama–sama antara GM.FKPPI Cabang serta rayon-rayon dan GM FKPPI Maluku, padahal kenyataannya, oknum petinggi GM. FKPPI Maluku tidak mempertemukan kita seluruhnya, malah sebaliknya memaksakan untuk menggelar muscab secara tiba-tiba, sehingga hasil muscab yang sudah dilangsungkan itu kita nilai tidak syah karena tidak membawa seluruh aspirasi anggota FKPPI Cabang Ambon,” kesal mereka.

“Kita menilai Muscab yang diselenggarakan itu tidak transparan karena adanya trik akal-akalan, sebab terkesan oknum bersangkutan menjadikan organisasi ini seperti orgniasi milik pribadi, padahal organisasi ini milik semua anak-anak TNI/Polri, jadi jangan lantaran ada kepentingan pribadi lalu tak indahkan aturan,” papar mereka.

Dijelaskan, ketika kegiatan ini digelar, tata tertib Muscab hanya dibagikan untuk beberapa anggota peserta tertentu, sehingga tidak diketahui oleh peserta secara menyeluruh, bahkan sebagian besar anggota GM.FKPPI tidak diberikan undangan sebagai peserta untuk mengikuti kegiatan Muscab sehingga mereka tidak diperkenankan bersuara dalam forum.

Bahkan  sangat disesalkan, pengurus-pengurus rayon yang sebelumnya sudah dibentuk, langsung diganti secara mendadak dengan pengurus rayon baru hanya dalam kurun waktu dua minggu sebelum muscab hendak diselenggarakan tanggal 12 Februari 2014.

Kemudian ditunjuk secara sepihak beberapa minggu itu dipaksa untuk mengeluarkan rekomendasi untuk seorang calon ketua tunggal pilihan Sdr. Dumatubun, yang nota bene anggota legislatif di daerah ini. Sehingga calon ketua GM.FKPPI lainnya secara otomatis gugur dengan sendirinya sebab sudah di-setting sebelumnya dengan rapi.

Melihat proses Muscab yang tidak objektif dan akal-akalan ini menyebabkan sebagian anggota GM.FKPPI cabang Ambon dan anggota rayon-rayon lainnya  keluar karena mereka menilai Muscab ini tidak berjalan sesuai aturan karena sudah diatur oleh Sdr. Dumatubun, dan ditakutkan organisasi ini ke depan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Bila hal ini tidak disikapi maka kita akan melaporkan persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, sesuai tahapannya, ke Kapolda dan Pangdam selaku Pembina tingkat daerah, bahkan Ketua Umum  GM. FKPPI ke pusat,” papar anggota FKPPI tersebut.

Sementara itu, Ketua GM.FKPPI Maluku, Edward Dumatubun belum berhasil dikonfirmasi terkait persoalan ini. (BM.11)