Pentury Akui Sistem Perekrutan Mahasiswa Masih Lemah

AMBON – BERITA MALUKU. Makin pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) akhir-akhir ini memberi dampak positif dalam mempermudah aktifitas manusia sesuai dengan kebutuhannya.

Sayangnya, kemajuan Iptek menjadi kendala bagi Provinsi Maluku lantaran belum memiliki akses Information Technology (IT) yang memadai, karena penggunaan IT belum dapat dijamah masyarakat di seluruh pelosok negeri seribu pulau ini.

Masyarakat yang dikategorikan masih jauh tertinggal dan tak memiliki kesempatan yang baik dalam berkompetisi dengan kalangan yang lebih maju. Hal ini juga tergambar jelas dalam proses perekrutan mahasiswa yang kini menggunakan sistem online ketimbang jalur manual.

Kebijakan penggunaan IT dalam sistem perekrutan mahasiswa pun berlaku bagi Universitas Pattimura (Unpatti), dimana seleksi penerimaan mahasiswa baru itu memiliki tiga sistem rekrutmen terhadap kurang lebih 4000 mahasiswa dalam tahun ajaran ini, yakni: Seleksi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) yang telah diumumkan 28 Mei kemarin, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) yang pembukaan pendaftarannya pada tanggal 12 Mei dan ditutup pada tanggal 7 Juli, dan sistem rekrutemen seleksi mandiri secara lokal.

"Rekrutemen kita secara nasional itu juga tidak menguntungkan masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku karena akses untuk memperoleh pendidikan dengan model rekrutemen itu berbasis information Technology (IT)," jelas Rektor Unpatti Ambon, Thomas Pentury kepada wartawan di Ambon, Rabu kemarin.

Dijelaskan, setiap sekolah jenjang atas harus memiliki data base yang dapat diakses oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Jadi contohnya itu adalah SMPTN itu memberikan syarat bahwa sekolah harus memiliki pangkalan data siswa sekolah yang harus bisa diakses oleh Kemendikbud jadi mereka harus memiliki itu di web SMPTN di Kemendibud, dan jika tidak ada maka siswanya tidak punya kesempatan untuk direkrut atau masuk lewat jalur SMPTN itu," jelas dia.

Diakui, sebagian besar sekolah di Maluku tak memiliki akses di Kemendikbud itu. "Kita punya sekolah SMA dan SMK di Maluku ini ada 304, dan yang punya PDSS itu hanya 79, dan yang lengkap datanya itu hanya 72, sehingga 72 sekolah ini punya kesempatan untuk mengikuti SMPTN yang porsinya sangat besar yakni maksimal 65 persen dan minimal 50 persen, artinya setengah dari jumlah mahasiswa yang akan diterima itu lewat jalur itu. Nah 35 persen itu akan menggunakan system SMBTN dan Mandiri, dan baru 23 persen yang bisa mengikuti lewat jalur SMPTN dimana ada sekitar 76 persen yang harus mengikuti lewat SMBTN, tapi masih tetap ada kendala karena SMBTN itu pendaftarannya juga online," terangnya.

Pentury berharap, Pemerintah Pusat dapat mengambil kebijakan guna mengatasi persoalan tersebut. "Harus ada undang-undang atau regulasi yang memberikan keluasan kepada masyrakat di daerah 3D untuk bisa mengakses perguruan tinggi,"pinta dia. (*/bm 10)