Vanath Usul Pimpinan TNI-Polri dan Pejabat Sipil di Maluku Dikukuhkan sebagai Anak Adat
AMBON - BERITA MALUKU. Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mengusulkan agar setiap pimpinan TNI, Polri, serta pejabat sipil yang bertugas di Maluku mendapat pengukuhan sebagai anak adat masyarakat Maluku. Gagasan ini diharapkan menjadi langkah mempererat persaudaraan sekaligus menanamkan ikatan emosional dan historis antara para pemimpin dengan daerah tempat mereka mengabdi.
Usulan tersebut disampaikan Vanath saat mengukuhkan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026-2031 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
Vanath menilai, keberadaan para pemimpin dari berbagai institusi di Maluku tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan. Mereka juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu dibangun hubungan yang lebih dekat melalui nilai-nilai adat dan persaudaraan.
Menurutnya, meskipun para pemimpin tersebut berasal dari luar Maluku, pengabdian mereka di daerah ini menjadikan mereka bagian dari perjalanan masyarakat Maluku.
Karena itu, Vanath meminta Majelis Latupati merancang mekanisme pengukuhan pimpinan TNI, Polri, maupun pejabat sipil sebagai anak adat. Skema tersebut diharapkan dapat dikembangkan dari nilai budaya anak piara yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat adat Maluku.
Vanath bahkan menginginkan gagasan tersebut tidak berhenti sebagai wacana organisasi, melainkan dapat menjadi program pemerintah daerah.
"Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pengukuhan harus memiliki makna lebih dari sekadar seremoni atau pemberian atribut adat. Pengakuan tersebut perlu dilengkapi dokumen resmi, baik berupa sertifikat maupun keputusan adat yang ditandatangani, sehingga memiliki nilai historis dan dapat menjadi bagian dari perjalanan pengabdian seseorang di Maluku.
“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” jelas Vanath.
Ia berharap Majelis Latupati menyusun tata cara pengukuhan sesuai ketentuan adat, termasuk menetapkan sebutan atau gelar yang tepat bagi para pemimpin yang akan menerima pengakuan tersebut.
Vanath berpandangan, ikatan adat semacam ini dapat menjadi jembatan persaudaraan yang tetap terpelihara meskipun seseorang telah menyelesaikan tugasnya di Maluku. Bahkan, hubungan tersebut diharapkan terus terjalin ketika mereka menduduki posisi strategis di tingkat nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Vanath menyampaikan apresiasi kepada pengurus Majelis Latupati sebelumnya di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas atas kontribusi yang telah diberikan. Ia juga mengucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus baru yang dipercaya memimpin organisasi periode 2026-2031.
Vanath turut menyampaikan salam dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena menjalankan tugas di Namlea dan selanjutnya bertolak ke Jakarta. Gubernur dijadwalkan menerima keputusan penetapan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Vanath berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan berbagai agenda yang belum terselesaikan serta memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga nilai budaya, persaudaraan, dan kemajuan daerah.
Majelis Latupati Maluku Periode 2026-2031 dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/MLM/XI/2026 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua dan Sekretaris Majelis Latupati Maluku. Reza Valdo Maspaitella ditetapkan sebagai Ketua Umum, sedangkan Salhana Pelu menjabat Sekretaris Umum.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Forkopimda Maluku, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta jajaran pengurus Majelis Latupati Maluku.
