Pelantikan Kepala Ohoi AD Ngurwul Dipersoalkan, Bupati Malra Terancam Digugat ke PTUN
MALRA - BERITA MALUKU. Pelantikan Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, menuai keberatan hukum. Keputusan tersebut dinilai bermasalah karena diduga mengabaikan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang tata cara pengangkatan kepala desa atau ohoi.
Kuasa hukum Petrus Hans Baljanan, menegaskan, pelantikan tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan dualisme kepemimpinan dan keberatan administratif yang sebelumnya telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Namun, keberatan itu disebut tidak mendapat tanggapan hingga bupati mengambil keputusan melantik Lutfi Baljanan.
Persoalan kepemimpinan Ohoi AD Ngurwul sendiri telah berlangsung cukup lama. Selama lima tahun pada periode pertama kepemimpinan Muhammad Thaher Hanubun, jabatan kepala ohoi definitif tidak terisi dan pemerintahan ohoi dijalankan oleh Penjabat (Pj) Kepala Ohoi.
Padahal, pengisian jabatan sementara memiliki batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada kepala daerah menunjuk penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan. Sementara, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 mengatur masa jabatan penjabat paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya.
Di tingkat daerah, mekanisme pengisian jabatan sementara juga mengatur batas waktu enam bulan bagi Pj Kepala Ohoi untuk memfasilitasi proses administrasi hingga penetapan pejabat definitif.
Situasi tersebut dinilai memperlihatkan persoalan tata kelola pemerintahan ohoi yang tidak kunjung diselesaikan secara tuntas, hingga akhirnya memunculkan konflik dalam penetapan kepala ohoi definitif.
Pengukuhan Ganda Jadi Pangkal Persoalan
Petrus Hans Baljanan menjelaskan, kliennya, Derek Niklas Baljanan, merupakan mantan Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif yang berasal dari keturunan lurus mata rumah parentah. Derek, kata dia, telah mengajukan berkas pencalonan dan memperoleh persetujuan, bahkan telah dikukuhkan oleh Raja Maur.
Namun, ketika proses pelantikan oleh bupati tinggal menunggu pelaksanaan, muncul pengukuhan lain atas nama Lutfi Baljanan oleh Raja Maur. Pengukuhan tersebut didasarkan pada alasan adanya pelanggaran adat yang dituduhkan kepada Derek, berkaitan dengan penarikan kembali lela atau meriam kecil kuno yang sebelumnya diserahkan sebagai bagian dari penyelesaian adat.
Raja Maur kemudian mengukuhkan Lutfi dengan komitmen bahwa jabatan kepala ohoi tersebut hanya untuk satu periode, sebelum selanjutnya dikembalikan kepada Derek.
Langkah tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum pengukuhan ganda dan kedudukan hukum adat dalam proses penetapan kepala ohoi.
“Pertanyaan kami, pengukuhan raja atas dasar pelanggaran adat dengan Perda Nomor 03 Tahun 2009, mana aturan yang lebih tinggi? Apakah hukum adat bisa menabrak aturan hukum positif di atasnya? Ini yang sangat janggal,” tegas Petrus.
Menurutnya, persoalan pelanggaran adat seharusnya diselesaikan melalui mekanisme adat tanpa mengabaikan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ia menilai bupati semestinya mengambil langkah cermat dengan mempertemukan kedua pihak atau meminta Raja Maur menyelesaikan persoalan tersebut sebelum menetapkan kepala ohoi definitif.
Pemkab Malra Dinilai Abaikan Keberatan
Pihak Derek Niklas Baljanan sebelumnya telah menyampaikan sanggahan terhadap pengukuhan ganda tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Raja Maur. Akan tetapi, hingga pelantikan Lutfi Baljanan dilaksanakan, keberatan itu disebut tidak memperoleh jawaban dari pemerintah daerah.
Sikap tersebut menjadi salah satu alasan pihak Derek mempertanyakan proses pengambilan keputusan bupati. Kuasa hukum menilai, pelantikan di tengah keberatan administratif dan persoalan dualisme yang belum diselesaikan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keputusan yang telah diterbitkan.
Petrus menegaskan, pihaknya telah melayangkan keberatan administratif sebagai langkah awal untuk meminta pemerintah daerah meninjau kembali keputusan pelantikan tersebut.
Jika keberatan itu tetap tidak ditanggapi, pihaknya memastikan akan membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Apabila keberatan administratif ini tidak ditindaklanjuti, kami akan menempuh jalur hukum formal melalui gugatan PTUN untuk meminta pembatalan Surat Keputusan pelantikan tersebut,” tegasnya.
Gugatan itu nantinya menjadi langkah hukum untuk menguji keabsahan keputusan bupati dalam menetapkan Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif, sekaligus mempertanyakan apakah proses pelantikan telah memenuhi ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang semestinya.
