Gubernur Lewerissa: Forum Keamanan Maluku Harus Bergerak Nyata, Bukan Formalitas
AMBON - BERITA MALUKU. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan Forum Koordinasi Keamanan Maluku tidak boleh berhenti sebagai wadah formalitas, tetapi harus mampu bergerak nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, dan stabilitas masyarakat di Maluku.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur dalam Rapat Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang digelar pada Selasa (22/09/2026) di Lantai 2 Gedung A Polda Maluku.
Forum tersebut diinisiasi oleh Polda Maluku sebagai wadah memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antarelemen dalam menjaga situasi keamanan di Maluku.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku atas inisiatif pembentukan forum tersebut. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan sekaligus bagian dari kewajiban negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara,” ujar Gubernur.
Namun, di tengah apresiasi tersebut, Gubernur juga memberikan penekanan agar upaya menjaga keamanan tidak berhenti pada kegiatan yang bersifat simbolis, ritual, maupun seremonial.
Ia menyoroti masih adanya dinamika konflik antarkampung di sejumlah wilayah Maluku. Menurutnya, pemerintah bersama seluruh unsur terkait memiliki tanggung jawab untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna menghentikan konflik sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Gubernur menegaskan bahwa pencegahan konflik harus benar-benar menjadi bagian dari kesadaran dan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, dan kerukunan, kata dia, tidak cukup hanya disampaikan dalam kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kapolda Maluku beserta jajaran TNI yang dinilai telah bergerak cepat dan turun langsung ke lapangan ketika terjadi dinamika keamanan.
Menurut Gubernur, respons cepat sangat penting untuk meredam eskalasi dan mencegah konflik meluas. Namun, penanganan persoalan keamanan tidak boleh berakhir ketika situasi telah kembali kondusif.
Tahapan pascakonflik, lanjutnya, harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, tanpa diskriminasi, dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya konflik serupa di kemudian hari.
Di sisi lain, Gubernur mengingatkan tantangan keamanan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Arus informasi di ruang digital, termasuk informasi yang dapat direkayasa menggunakan teknologi atau mesin, berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat dan menjadi sarana penyebaran provokasi.
Karena itu, upaya menjaga keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat. Pemerintah, TNI, kepolisian, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media massa dinilai memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat.
Gubernur menegaskan dukungannya terhadap keberadaan Forum Koordinasi Keamanan Maluku. Namun, forum tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi ruang pertemuan dan koordinasi formal, melainkan menghasilkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan keamanan.
"Forum ini harus bergerak nyata. Hukum harus menjadi panglima, dan seluruh elemen harus bersama-sama menjaga keamanan serta kerukunan masyarakat Maluku,” tegas Gubernur.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa keberadaan forum harus diikuti dengan tindakan konkret, terutama dalam mencegah konflik, menangani persoalan secara cepat, serta memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan setelah situasi keamanan kembali kondusif.
