DPRD Maluku Kritik Kenaikan Harga Dexlite, Dinilai Perparah Ketimpangan Distribusi BBM

AMBON - BERITA MALUKU. Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite mendapat sorotan dari DPRD Maluku. Langkah pemerintah pusat itu dinilai berpotensi menambah tekanan ekonomi masyarakat serta memperburuk distribusi energi di wilayah kepulauan.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah laut membuat kebijakan energi harus mempertimbangkan aspek distribusi dan daya beli masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya, kenaikan harga Dexlite justru terjadi di tengah berkurangnya alokasi BBM subsidi yang sebelumnya diusulkan pemerintah daerah. Dampak dari situasi tersebut mulai dirasakan masyarakat, terutama pada distribusi Pertalite dan Bio Solar yang dinilai semakin tidak merata di sejumlah daerah.

“Pemerintah pusat menaikkan harga Dexlite, tetapi di sisi lain kuota BBM subsidi yang diusulkan daerah juga dipangkas. Ini membuat distribusi BBM subsidi makin tidak seimbang,” kata Alhidayat kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (7/5).

Ia menilai kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan kondisi riil ekonomi masyarakat di daerah kepulauan. Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi dan distribusi barang, tetapi juga mempengaruhi stabilitas harga komoditas lokal.

Salah satu dampak yang mulai terlihat, lanjut Alhidayat, adalah turunnya harga kopra di Kabupaten Maluku Tengah hingga mencapai Rp900 per kilogram. Penurunan itu dinilai menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

“Kalau harga komoditas turun sementara biaya operasional meningkat, tentu masyarakat yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan kenaikan harga BBM non-subsidi maupun BBM industri dapat memicu perlambatan ekonomi daerah karena sektor swasta akan terdorong melakukan penghematan biaya operasional.

Menurut Alhidayat, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi stabilitas tenaga kerja apabila perusahaan mulai melakukan efisiensi.

“Sebagian besar roda ekonomi daerah masih ditopang sektor swasta. Kalau mereka mulai menekan pengeluaran, dampaknya bisa meluas, termasuk ancaman PHK,” katanya.

DPRD Maluku meminta pemerintah pusat lebih cermat dalam merumuskan kebijakan sektor energi, terutama bagi daerah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi berbeda dengan wilayah daratan.

Ia menegaskan setiap kebijakan terkait BBM harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar tidak memperbesar kesenjangan antarwilayah.