Ketimpangan Pendidikan Maluku Jadi Sorotan, DPRD Desak Pemerataan Guru
AMBON - BERITA MALUKU. Ketimpangan sektor pendidikan di Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku. Dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025, DPRD menegaskan pentingnya langkah cepat pemerintah daerah untuk membenahi persoalan distribusi guru dan infrastruktur pendidikan yang belum merata.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach, Senin (20/4/2026). Ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, terutama terkait kualitas sarana pendidikan dan penyebaran tenaga pendidik di berbagai kabupaten/kota.
Menurut Noach, hingga kini masih terdapat lebih dari 100 sekolah di Maluku yang belum memiliki lahan sendiri. Kondisi tersebut menjadi hambatan serius bagi pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, maupun fasilitas pendukung lainnya.
“Sekolah adalah tempat mencetak masa depan generasi Maluku. Kalau persoalan lahan saja belum selesai, maka pembangunan fasilitas pendidikan akan terus terhambat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat berbagai kebutuhan pembangunan belum bisa terakomodasi secara maksimal. Karena itu, pemerintah provinsi diminta mencari terobosan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat maupun pihak lain agar persoalan lahan dan infrastruktur dapat segera diatasi.
Selain infrastruktur, Noach juga menyoroti ketimpangan distribusi guru yang dinilai masih menjadi masalah klasik. Ia menyebut masih terjadi penumpukan tenaga pendidik di Kota Ambon, sementara sejumlah daerah terpencil justru kekurangan guru.
“Kami menemukan masih banyak guru menumpuk di Ambon. Sementara di beberapa daerah lain masih kekurangan tenaga pengajar. Ini harus segera ditata kembali,” tegasnya.
Menurut dia, pemerataan tenaga pendidik merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Maluku. Tanpa distribusi guru yang adil, maka kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah akan terus terjadi.
DPRD Maluku pun mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan agar persoalan pendidikan tersebut dapat ditangani secara serius. Dengan begitu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku dapat berjalan lebih optimal.
