Gubernur Maluku Harap Kunjungan Komisi V & IX DPR RI Hasilkan Kebijakan Konkret untuk Daerah Kepulauan
AMBON - BERITA MALUKU. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, kunjungan kerja Komisi V dan Komisi IX DPR RI ke Provinsi Maluku hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan formolitas, melainkan menghasilkan langkah konkret bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan ini.
"Semoga pertemuan ini tidak menjadi kegiatan formolitas semata, tetapi benar-benar berguna bagi peningkatan pembangunan di semua sektor,"tegas Lewerissa di hadapan pimpinan dan anggota Komisi V, saat rapat bersama di lantai tujuh kantor Gubernur, kamis (30/10/2025).
Gubernur memaparkan karakter unik Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah total mencapai 712.498 kilometer persegi, di mana 92,4 persen adalah lautan dan 7,6 persen daratan.
“Jumlah pulau tercatat 1.340 buah, dengan populasi sekitar 1,8 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota,” kata Gubernur, seraya menegaskan tantangan dan peluang yang lahir dari kondisi geografis tersebut.
Gubernur menjelaskan kekayaan Maluku yang mayoritas laut, antara lain potensi perikanan yang melimpah, destinasi pariwisata potensial, serta sumber energi bahari dan cadangan minyak dan gas bumi. Namun ia juga mengakui bahwa potensi tersebut belum dikelola dan dikembangkan secara optimal.
“Oleh karena itu perhatian dari pemerintah pusat terhadap sektor-sektor potensial di Maluku menjadi sangat penting agar pembangunan dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional yang dilaksanakan di Maluku, termasuk pembangunan Ambon Coastal Road, proyek yang menurutnya penting untuk mendorong konektivitas antarpulau dan pemerataan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh seluruh wilayah provinsi.
Lebih jauh, Gubernur menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi dan pertukaran informasi terkait tugas masing-masing komisi, tetapi juga momentum strategis untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota DPR RI.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat guna percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Komisi V DPR RI terhadap pembangunan di Maluku.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur meminta pimpinan unit kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk memberikan penjelasan teknis dan data yang lebih mendetail sebagai bahan masukan bagi tim Komisi V dan Komisi IX DPR RI. Dokumen dan paparan tersebut, menurutnya, diharapkan dapat dikaji secara bijak dan seksama di tingkat pusat sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan lapangan.
