Di Maluku, Ratusan Ribu Pemilih Terancam Tidak Bisa Coblos, Ini Penyebabnya
AMBON - BERITA MALUKU. Sebanyak 219.735 pemilih di Maluku terancam tak bisa menggunakan hak politiknya pada pemilihan umum (Pemilu), Pemilihan Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.
Hal ini dikarenakan, ratusan ribu pemilih potensial tersebut belum melakukan perekaman KTP elektronik.
"Wajib KTP di Maluku sebanyak 1.315.532, yang sudah merekam 1.095.797 orang, yang belum merekam 219.735, didalamnya termasuk pemilih pemula yang sebagian besar di bangku SMA," ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Maluku, Dewi Pattimahu dalam pertemuan bersama komisi I DPRD Maluku, di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (18/01/2023).
Dikatakan, salah satu faktor utama penyebab belum dilakukan perekaman KTP elektronik kepada ratusan pemilih potensial, dikarenakan minimnya anggaran, terutama dalam akses transportasi ke sejumlah daerah yang sulit dijangkau.
Contohnya di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dimana tidak ada kendaraan reguler menghubungkan daerah terpencil.
"Di Kabupaten SBT maupun Malra, ada desa yang tidak ada kendaraan secara reguler, sehingga mereka harus mencarter speed boat, itu sangat berpengaruh anggaran. Sedangkan anggaran di kabupaten/kota, bahkan provinsi sangat kecil," ungkapnya.
Pattimahu memastikan, jika dalam pelaksanaannya Dukcapil Kabupaten/Kota termasuk Provinsi tidak diberikan anggaran lebih untuk pelaksanaan perekaman KTP Elektronik, maka 219.735 pemilih pemula atau DP4 tidak bisa dijangkau secara keseluruhan.
"Itu yang dikeluhkan teman-teman di kabupaten/kota. Kemarin saya sudah mengevaluasi hasil perekaman mereka, dan sudah disampaikan kepada mereka untuk dievaluasi lagi, dan saya mensuport walaupun dengan anggaran minim kita mencoba ini," ucapnya.
Pattimahu juga memohon bantuan dari DPRD Maluku agar bisa mendorong Bupati/Walikita, termasuk Sekretaris Daerah setempat untuk dapat memberikan anggaran yang cukup, guna membantu Dukcapil dalam pelaksanaan perekaman KTP elektronik ke daerah yang sulit dijangkau.
